BOYOLALI — Perkembangan ekonomi desa di Jawa Tengah terus menunjukkan tren positif. Bahkan, saat ini tidak ada lagi desa dengan kategori sangat tertinggal maupun terpencil di provinsi tersebut. Capaian ini ditopang oleh pertumbuhan usaha mikro serta berbagai program pembangunan desa jawa tengah yang berkelanjutan.
Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi saat menghadiri puncak peringatan Hari Desa Nasional di Lapangan Kawasan Kebun Raya Indrokilo, Desa Butuh, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Kamis (15/1/2026).
Ahmad Luthfi mengungkapkan, Jawa Tengah merupakan provinsi dengan jumlah desa terbanyak di Indonesia, yakni 7.810 desa yang tersebar di 29 kabupaten/kota.
Berdasarkan capaian Indeks Desa 2025, Jawa Tengah sudah tidak memiliki desa dengan status sangat tertinggal. Adapun rinciannya, terdapat 2.208 desa mandiri atau sekitar 28,27 persen, 3.921 desa maju, dan 1.666 desa berkembang. Sementara itu, hanya 15 desa yang masih berstatus tertinggal dan menjadi prioritas intervensi agar segera naik kelas.
Baca Juga : Janji Ahmad Luthfi Terpenuhi, 162 Mahasiswa Terdampak Banjir Sumatera Terima Bantuan Indekos
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, lanjut Luthfi, berkomitmen mendorong pembangunan desa secara berkelanjutan dengan menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan daerah maupun nasional.
Pentingnya Pembangunan Desa Jawa Tengah
Berbagai program desa yang dijalankan Pemprov Jateng telah menunjukkan hasil positif. Hingga saat ini, terdapat 154 kawasan perdesaan yang terbagi dalam enam sektor, meliputi pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, industri, dan peternakan.
Selain itu, Jawa Tengah juga memiliki 2.331 desa mandiri energi, yang terdiri atas 2.138 desa mandiri energi inisiatif, 165 desa mandiri energi berkembang, dan 28 desa mandiri energi mapan. Di sektor pariwisata, terdapat 899 desa dan kampung wisata, dengan rincian 685 desa wisata rintisan, 173 desa wisata berkembang, dan 39 desa wisata maju.
Program pembangunan desa tersebut diperkuat melalui skema Satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Satu Desa Binaan, yang sekaligus menjadi strategi penanggulangan kemiskinan. Sepanjang 2025, terdapat 76 desa dampingan yang dibina oleh 49 OPD di lingkungan Pemprov Jawa Tengah.
Sementara dalam periode 2019–2025, total desa dampingan mencapai 452 desa dengan dukungan anggaran sekitar Rp112,5 miliar, yang bersumber dari kolaborasi APBN, APBD, Dana Desa, dan CSR.
Dalam kesempatan itu, Ahmad Luthfi juga menyoroti peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai tulang punggung perekonomian Jawa Tengah. Saat ini, jumlah UMKM di Jawa Tengah mencapai sekitar 4,2 juta unit, dengan lebih dari 3 juta berada di wilayah kabupaten/kota, khususnya pedesaan.
Bahkan, sejumlah UMKM di pedesaan telah berkembang menjadi Desa Ekspor, yakni desa yang memiliki usaha skala menengah dengan kualifikasi ekspor.
“Itu potensi desa yang perlu kita kembangkan. Artinya perlu kita tingkatkan lagi,” ujar Luthfi.
Ia menambahkan, peringatan Hari Desa Nasional di Boyolali menjadi momentum strategis untuk terus mendorong pertumbuhan UMKM sekaligus memperkuat ekonomi desa di Jawa Tengah.
Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI Yandri Susanto menegaskan bahwa desa merupakan subjek utama pembangunan, sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto. Menurutnya, Hari Desa Nasional menjadi momentum untuk menyatukan energi dalam membangun desa.
“Kita akan ciptakan supaya ekonomi desa bangkit dan tumbuh. Ini merupakan salah satu Asta Cita Presiden Prabowo Subianto tentang pemerataan ekonomi sekaligus pemberantasan kemiskinan. Membangun desa sejatinya membangun Indonesia,” kata Yandri.
