INFOJATENGUPDATE.COM, PATI — Penangkapan Bupati Pati Sudewo dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyorot rekam jejak kontroversi Bupati Pati Sudewo yang pernah menyertai kepemimpinannya di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Sejumlah kebijakan dan pernyataannya sempat menuai sorotan publik jauh sebelum penindakan hukum tersebut terjadi.
KPK mengamankan Sudewo dalam OTT yang digelar pada Senin (19/1/2026). Hingga kini, penyidik masih mendalami dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan praktik jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati. Selain Sudewo, sejumlah pihak lain turut diamankan untuk dimintai keterangan.
Baca Juga : KPK Sita Miliaran Rupiah dalam OTT Bupati Pati Sudewo, Pemeriksaan Masih Berlanjut
Kontroversi Bupati Pati Sudewo terus menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat, terutama setelah penangkapan tersebut.
Kontroversi Bupati Pati Sudewo dalam Kebijakan ASN
Salah satu kontroversi yang sempat mencuat adalah kebijakan Sudewo terkait mutasi dan promosi aparatur sipil negara (ASN). Sejumlah kalangan menilai kebijakan tersebut kerap dilakukan secara cepat dan dinilai minim transparansi. Kritik datang dari aktivis antikorupsi hingga elemen masyarakat sipil yang menyoroti pentingnya merit sistem dalam pengisian jabatan.
Isu tersebut kembali mencuat setelah KPK mengonfirmasi bahwa OTT yang menjerat Sudewo berkaitan dengan dugaan praktik suap dalam pengisian jabatan perangkat daerah.
Pernyataan Publik yang Sering Menuai Polemik
Selain kebijakan birokrasi, Sudewo juga beberapa kali menjadi sorotan karena pernyataan publiknya yang dianggap kontroversial. Beberapa komentar yang disampaikan di ruang publik dinilai memicu polemik di tengah masyarakat, terutama saat menanggapi kritik terhadap kebijakan pemerintah daerah.
Meski demikian, Sudewo sempat membantah berbagai tudingan tersebut dan menyatakan bahwa langkah-langkah yang diambilnya bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah.
OTT KPK Jadi Titik Balik
OTT KPK menjadi titik balik penting dalam perjalanan politik Sudewo. Penyidik KPK menyebut telah mengamankan barang bukti berupa uang tunai dalam jumlah signifikan. KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan, termasuk apakah Sudewo akan ditetapkan sebagai tersangka.
Hingga berita ini diturunkan, KPK belum mengumumkan secara resmi jumlah pihak yang ditetapkan sebagai tersangka maupun pasal yang akan dikenakan. Pemeriksaan intensif masih terus berlangsung.
Pemerintah Daerah Tunggu Proses Hukum
Pemerintah Kabupaten Pati menyatakan menghormati proses hukum yang berjalan dan menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus tersebut kepada KPK. Aktivitas pemerintahan daerah disebut tetap berjalan dengan mengedepankan pelayanan publik.
Kasus ini menambah daftar kepala daerah yang tersandung perkara hukum di awal 2026. Publik kini menanti langkah tegas KPK sekaligus berharap kasus tersebut menjadi pelajaran penting dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
