INFOJATENGUPDATE.COM, SEMARANG — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai memetakan dan menghitung dampak kerusakan infrastruktur yang terjadi pascabanjir di wilayah Pantura, termasuk kerusakan infrastruktur pascabanjir Pantura. Langkah ini dilakukan di tengah proses penanganan banjir yang masih berlangsung, mengingat jalur Pantura menjadi urat nadi perekonomian di Jawa Tengah.
Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menjelaskan bahwa proses perhitungan kerusakan infrastruktur masih di awal tahap, terutama pada jalur utama dari Kabupaten Rembang hingga Kota Semarang. Kerusakan tidak hanya terjadi di jalan nasional, tetapi juga di jalan provinsi dan kabupaten akibat tingginya intensitas kendaraan selama dan pascabanjir.
“Kami sampaikan ke pemerintah pusat, jalur Pantura dari Rembang sampai Semarang itu belum kita hitung semuanya. Belum lagi dari Semarang ke arah barat,” ujar Taj Yasin usai menerima kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis (22/1/2026).
Baca Juga : Ribuan Warga Pantura Jawa Tengah Masih Bertahan di Pengungsian Akibat Banjir
Strategi Pencegahan dan Pengajuan Anggaran
Pemprov Jateng juga tengah menyiapkan pengajuan anggaran yang diperlukan untuk kegiatan remedial pascabanjir, termasuk pembangunan atau peninggian tanggul sebagai langkah pencegahan agar banjir serupa tidak kembali terjadi di masa mendatang.
Dampak banjir dipengaruhi oleh limpasan debit air yang sangat tinggi, terutama di wilayah Kabupaten Pati. Menurut Wagub, hal ini menunjukkan perlunya peninggian tanggul atau normalisasi sungai untuk memperlancar aliran air.
Tantangan Pengendalian Banjir
Proses penanganan pascabanjir menghadapi tantangan tambahan karena banjir terjadi bersamaan dengan musim rob, yang membuat pembuangan air menjadi lebih sulit. Di Kota Pekalongan, Pemprov Jateng menilai diperlukan pembangunan bendungan karet di Sungai Bremi sebagai upaya strategis, meskipun membutuhkan anggaran besar. Hal serupa juga direncanakan di wilayah hilir Kabupaten Pati.
Namun, Wagub menegaskan bahwa pemasangan infrastruktur pengendali banjir harus melalui dialog dan keterlibatan masyarakat, khususnya para nelayan, agar tidak mengganggu aktivitas mereka, seperti akses masuk kapal di sekitar Sungai Juwana.
Penanganan Darurat dan Evakuasi
Dalam penanganan darurat, Pemprov Jateng bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menerapkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di wilayah Pantura, termasuk Kabupaten Pati dan Pekalongan. OMC telah dilaksanakan sejak 15 Januari 2026 dan diperpanjang hingga 24 Januari 2026, sambil menunggu evaluasi cuaca dari BMKG.
Sementara itu, Kepala Pelaksana Harian BPBD Jawa Tengah, Bergas Catursasi Penanggungan, menyatakan bahwa banjir masih terjadi di sejumlah daerah, termasuk Pati, Kudus, dan Pekalongan, dengan kerugian yang belum sedikit. Penanganan difokuskan pada keselamatan warga dan pemenuhan kebutuhan dasar para pengungsi.
Bergas menambahkan bahwa pengungsian berlangsung di fasilitas umum seperti sekolah, masjid, dan aula, dengan dukungan pangan dari berbagai pihak seperti Kemensos, Dinsos, PMI, Baznas, serta masyarakat setempat.
Ia mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi cuaca ekstrem, termasuk memahami jalur evakuasi dan rencana darurat sejak dini, agar tidak mengalami kebingungan jika bencana kembali datang.
