INFOJATENGUPDATE.COM — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo angkat bicara terkait wacana penempatan Polri di bawah kementerian. Ia menegaskan menolak usulan tersebut dan tetap berpegang pada posisi Polri yang berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa Kapolri tolak Polri di bawah kementerian.
Dirangkum dari sumber detikcom, Selasa (27/1/2026), sikap itu disampaikan Jenderal Sigit dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Jakarta, Senin (25/1). Dalam kesempatan tersebut, Kapolri juga menegaskan penolakan jika ada tawaran yang ingin menjadikannya sebagai Menteri Kepolisian.
Dalam rapat kerja itu, Jenderal Sigit turut memaparkan capaian kinerja Polri. Ia menyebutkan indikator capaian kinerja Polri pada tahun 2025 mencapai angka 91,54 persen.
“Kemudian terkait evaluasi capaian kinerja tahun 2025 indikator keberhasilan, rencana kerja dan target-target capaian 2026 kami tuangkan sebagai berikut, capaian kinerja Polri 2026 terbagi dalam enam strategis dan 17 indikator kinerja,” ujar Jenderal Sigit.
1. Kapolri Tolak Polri di Bawah Kementerian
Kapolri kemudian menjelaskan perkembangan institusi Polri dalam rapat Komisi III DPR. Menurutnya, reformasi 1998 telah mengamanatkan Polri berada langsung di bawah Presiden.
Ia memaparkan bahwa dalam perjalanan sejarahnya, Polri pernah berada di bawah Kementerian Dalam Negeri dan juga di bawah Perdana Menteri pada periode 1946–1961.
“Dan di situ diperingati sebagai Hari Bhayangkara. Kemudian, tahun 1966 sampai 1998 Polri tergabung dengan ABRI dengan tugas dan pendekatan yang lebih militeristik,” ujarnya.
Setelah reformasi, Polri kembali mengalami perubahan mendasar dengan tidak lagi berada di bawah ABRI. Jenderal Sigit menegaskan reformasi juga mengamanatkan Polri berada langsung di bawah Presiden sebagaimana tertuang dalam TAP MPR VI/MPR/2000 dan TAP MPR VII/MPR/2000.
Ia menilai posisi tersebut ideal mengingat luas wilayah dan kompleksitas tantangan keamanan di Indonesia.
“Posisi Polri saat ini dihadapkan dengan luasan geografis dan jumlah masyarakat Indonesia yang sangat besar, dengan 17.380 pulau. Apabila dibentangkan, luas Indonesia setara London sampai Moskow. Dengan kondisi ini, sangat ideal apabila Polri berada langsung di bawah Presiden agar pelaksanaan tugas lebih maksimal dan fleksibel,” jelasnya.
2. Tolak Tegas Ide Polri di Bawah Kementerian
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara tegas menolak ide menempatkan Polri di bawah kementerian khusus. Menurutnya, langkah tersebut justru berpotensi melemahkan institusi Polri dan Presiden RI.
“Mohon maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, kami dari institusi Polri menolak jika ada usulan Polri berada di bawah kementerian khusus, karena bagi kami posisi Polri seperti saat ini adalah posisi yang paling ideal. Kami dapat menjadi alat negara yang benar-benar memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Sigit.
Ia menilai, dengan posisi langsung di bawah Presiden, Polri dapat bergerak cepat ketika dibutuhkan oleh kepala negara. Penempatan Polri di bawah kementerian khusus dinilai berpotensi menimbulkan masalah baru.
“Ini menimbulkan potensi ‘matahari kembar’. Di satu sisi Polri harus berada di bawah kementerian, sementara di sisi lain Presiden juga membutuhkan peran Polri secara langsung,” ungkapnya.
3. Pilih Jadi Petani Dibanding Menteri Kepolisian
Dalam rapat tersebut, Jenderal Sigit juga mengungkapkan bahwa dirinya pernah ditawari untuk menjadi Menteri Kepolisian seiring wacana penempatan Polri di bawah kementerian.
“Beberapa kali ada yang menyampaikan kepada saya, bahkan lewat pesan WhatsApp, ‘Mau tidak Pak Kapolri jadi Menteri Kepolisian’. Dalam hal ini saya tegaskan bahwa saya menolak polisi di bawah kementerian,” kata Sigit.
Ia bahkan menyatakan lebih memilih menjadi petani dibandingkan harus menjabat sebagai Menteri Kepolisian.
“Kalaupun saya menjadi menteri kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja,” tegasnya.
Menurutnya, menempatkan Polri di bawah kementerian sama saja dengan melemahkan institusi Polri, negara, dan Presiden Republik Indonesia.
4. Minta Jajaran Perjuangkan Polri Tetap di Bawah Presiden
Di akhir rapat, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta seluruh jajaran Polri untuk terus mempertahankan posisi Polri di bawah Presiden.
“Saya minta seluruh jajaran melaksanakan ini dan memperjuangkannya sampai titik darah penghabisan,” tegas Sigit.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada fraksi-fraksi di DPR RI yang telah menyatakan dukungan agar Polri tetap berada langsung di bawah Presiden RI.
“Mohon maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, kami tentunya dari institusi Polri menolak jika sampai ada usulan Polri berada di bawah kementerian khusus, karena posisi saat ini adalah yang paling ideal,” pungkasnya.
