YOGYAKARTA – Gelombang kritik terhadap jalannya roda pemerintahan dan kondisi penegakan hukum di Indonesia kembali berembus kencang dari lingkungan akademis. Kali ini, tokoh pemuda Tiyo Ardianto melontarkan kritik tajam saat hadir sebagai salah satu pembicara dalam acara diskusi ilmiah yang digelar di Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta. Dalam paparannya di hadapan ratusan mahasiswa, Tiyo secara terang-terangan menyebut bahwa cita-cita reformasi Indonesia saat ini telah berada dalam kondisi “cacat”.
Menurut Tiyo, potret perpolitikan tanah air belakangan ini telah mencederai semangat demokrasi yang diperjuangkan sejak tahun 1998. Ia menilai ada upaya sistematis yang membuat kualitas bernegara kian merosot, terutama terkait hilangnya etika dalam hukum dan konstitusi demi melanggengkan kepentingan kekuasaan kelompok tertentu.
Soroti Putusan MK dan Pelanggaran UU TNI
Dalam orasi politiknya, Tiyo menyoroti krisis ketidakpercayaan publik (public distrust) terhadap pemerintah yang menurutnya tidak terjadi secara alami, melainkan sengaja diciptakan dan terus-menerus dipertahankan oleh para pemegang kekuasaan. Salah satu preseden buruk yang paling ia soroti adalah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90 Tahun 2023. Putusan tersebut diketahui menjadi karpet merah yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka untuk melenggang menjadi wakil presiden.
Tiyo menilai, proses tersebut telah mencoreng wajah penegakan hukum di Indonesia. Ia pun menyuarakan skeptisismenya terhadap komitmen pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam menegakkan supremasi hukum.
“Mana mungkin kita percaya bahwa orang yang namanya Prabowo Subianto akan menegakkan hukum, sementara wakil presidennya saja itu cacat hukum,” tegas Tiyo yang langsung disambut riuh tepuk tangan dari para mahasiswa yang memadati ruangan diskusi.
Tidak berhenti di situ, Tiyo juga mengkritik keras langkah-langkah awal yang diambil oleh pemerintahan baru pasca-pelantikan. Ia secara spesifik menunjuk pengangkatan Mayor Teddy sebagai Sekretaris Kabinet (Seskab). Menurutnya, pengangkatan perwira aktif tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI).
Tiyo menyayangkan respons pemerintah yang dinilai tidak akomodatif terhadap kritik publik. Bukannya melakukan evaluasi atau mencopot pejabat yang bersangkutan demi mematuhi aturan, pemerintah justru terkesan mengubah regulasi demi melegalkan kebijakan tersebut. Dari rentetan peristiwa kelam ini, Tiyo menarik sebuah kesimpulan yang menohok.
“Hanya ada dua jenis orang yang saat ini masih bisa berbaik sangka pada penguasa: pertama adalah orang bodoh, dan kedua adalah orang yang turut menikmati kue kekuasaan tersebut,” ujarnya retoris.
Sindir Mentalitas Pemimpin dengan Istilah “NPD”
Kemarahan Tiyo semakin memuncak ketika ia mulai menyinggung kapasitas dan kualitas kepemimpinan nasional di Indonesia saat ini. Ia mempertanyakan bagaimana mungkin negara dengan jumlah penduduk mencapai 280 juta jiwa, yang di dalamnya memiliki jutaan manusia genius dan berintegritas, justru harus dipimpin oleh sosok-sosok yang dianggapnya bermasalah secara moralitas politik.
Secara satiris, Tiyo melontarkan sindiran keras dengan menyebut pemimpin saat ini mengidap gangguan mental “NPD”. Namun, istilah psikologi Narcissistic Personality Disorder tersebut ia pelesetkan menjadi Narcissistic Prabowo Disorder.
Menurut analisis Tiyo, istilah pelesetan ini merujuk pada sebuah varian perilaku khusus di mana kedunguan yang tidak tertolong berpadu erat dengan kesombongan yang akut. Dampaknya, pemimpin yang mengidap sindrom ini menjadi enggan untuk belajar, menutup diri dari masukan, dan merasa paling benar dalam mengambil kebijakan demi rakyat.
Kondisi tersebut, lanjut Tiyo, diperparah oleh pernyataan-pernyataan kontroversial dari lingkaran penguasa yang kerap meremehkan persoalan ekonomi riil di masyarakat. Salah satunya adalah komentar mengenai kenaikan nilai tukar dolar AS terhadap rupiah, di mana pejabat terkait berdalih bahwa merosotnya rupiah tidak perlu dikhawatirkan karena “orang desa tidak bertransaksi pakai dolar”. Tiyo menilai argumen tersebut sangat dangkal, tidak berempati, dan sangat memicu kemarahan publik yang tengah tercekik oleh inflasi harga barang pokok.
Hutang Kaum Terdidik dan Panggilan Revolusi
Di hadapan civitas akademika UII, Tiyo tidak hanya menyerang eksekutif, tetapi juga memberikan pesan reflektif yang menohok bagi kalangan terdidik, khususnya mahasiswa. Ia mengingatkan bahwa biaya pendidikan di perguruan tinggi sebagian besar disubsidi oleh pajak yang dipungut dari keringat rakyat kecil, mulai dari petani, nelayan, hingga buruh pabrik. Oleh karena itu, kaum intelektual memiliki “hutang moral” yang besar kepada rakyat.
“Setidaknya, jika kalian belum mampu membantu melunasi hutang tersebut dengan membawa kesejahteraan, jangan pernah menambah masalah bagi negara ini dengan menjadi antek penguasa,” tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, Tiyo memberikan apresiasi khusus kepada sikap kelembagaan Universitas Islam Indonesia. Ia memuji konsistensi UII yang dinilai berani mengambil jarak dari kekuasaan dan menolak ikut mengelola apa yang ia sebut sebagai SPBG—sebuah akronim satir bentukannya yang berarti “Satuan Penjilat Prabowo Gibran”.
Melihat realitas gerakan rakyat dan mahasiswa saat ini yang cenderung terfragmentasi, terkotak-kotak, dan sering kali terjebak pada perebutan eksistensi posisi dalam internal organisasi, Tiyo menyerukan adanya resolusi dan rekonstruksi total dalam cara bergerak.
Dengan menggunakan perumpamaan saf (barisan) dalam ibadah salat jemaah, ia mengajak mahasiswa untuk berhenti saling sikut. Rekonsiliasi gerakan harus dilakukan dengan cara mengisi “saf-saf kosong” dalam pergerakan revolusioner yang langsung menyentuh akar rumput, alih-alih saling menyenggol demi berebut barisan depan yang sudah terisi.
Di akhir orasinya, Tiyo menaruh harapan yang sangat besar pada pundak UII. Mengingat kampus ini memiliki sejarah panjang yang gemilang dalam memelopori gerakan perubahan di Indonesia, ia berharap api pergerakan kembali menyala dari kota budaya ini.
“Barangkali gerakan revolusi ke depan itu tidak perlu menunggu momentum besar di Jakarta. Ia bisa dimulai hari ini, dan dimulai dari tempat ini, di kampus UII,” pungkas Tiyo mengakhiri orasinya yang disambut dengan gemuruh yel-yel perjuangan mahasiswa.
