JAKARTA — Iklim demokrasi nasional terus berupaya memperkuat fondasi inklusivitas dan kesetaraan gender di lembaga legislatif. Menganggapi berbagai catatan evaluasi dari pelaksanaan kontestasi politik sebelumnya, otoritas parlemen kini mengambil langkah-langkah konkret untuk memastikan hak-hak politik kaum perempuan mendapatkan kepastian hukum yang jauh lebih kokoh, mengikat, dan tidak lagi terjebak dalam menerapkan regulasi teknis yang berulang.
Langkah penguatan ini dinilai menjadi solusi final atas ancaman hukum yang berpotensi merugikan calon legislatif (bacaleg) perempuan di tingkat daerah pemilu. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memberikan kepastian bahwa ketentuan mengenai porsi minimal keterwakilan jender di parlemen tidak akan lagi hanya bersandar pada peraturan teknis komisi pemilihan.
Secara resmi, dasco mengungkapkan keputusan kuota caleg perempuan akan diatur di ruu pemilu yang akan datang, sehingga memiliki kedudukan hukum setingkat undang-undang yang bersifat absolut.
Menutup Celah Multitafsir Aturan Keterwakilan Jender
Upaya memasukkan poin krusial ini ke dalam rancangan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu merupakan tanggapan langsung atas polemik pembulatan desimal keterwakilan perempuan yang sempat menyita perhatian publik pada pemilu legislatif lalu.
Perbedaan cara pandang dan penafsiran antara penyelenggara pemilu dengan putusan Mahkamah Agung (MA) kala itu dinilai telah menimbulkan kegaduhan administratif yang cukup menguras energi partai politik peserta pemilu.
Seperti dikutip dari wawancara resmi bersama media di koridor gedung Nusantara, Dasco menegaskan bahwa DPR berkomitmen penuh untuk menyerap aspirasi dari berbagai organisasi masyarakat sipil dan aktivis kesetaraan gender.
Dengan mengunci aturan persentase minimum keterwakilan perempuan langsung di dalam batang tubuh undang-undang, maka seluruh pihak—baik partai politik maupun lembaga penyelenggara pemilu—wajib patuh pada satu asas hukum yang seragam tanpa ada ruang untuk melakukan manuver interpretasi di tingkat PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum).
“Ketentuan mengenai kuota afirmasi ini harus klir sejak awal. Kami di DPR berkomitmen untuk memasukkan aturan teknis ini langsung ke dalam pembahasan RUU Pemilu mendatang, agar tidak ada lagi benturan putusan atau jaminan hukum di lapangan saat tahapan pemilu sudah berjalan,” jelas Dasco di kompleks parlemen Senayan.
Implikasi Positif Bagi Kaderisasi Internal Partai Politik
Keputusan politik untuk mengodifikasi putusan keterwakilan perempuan ke dalam undang-undang pemilu yang baru juga diproyeksikan membawa dampak positif bagi manajemen internal partai politik.
Dengan adanya peraturan baku dan berjangka panjang, partai politik di semua tingkatan kepengurusan dapat menyusun strategi kaderisasi jangka panjang secara lebih matang dan terukur.
Partai politik tidak perlu lagi merasa khawatir akan adanya perubahan aturan tata cara penghitungan kuota di tengah-tengah masa pendaftaran calon. Ruang bagi perempuan untuk menempati nomor urut strategi di setiap daerah pemilihan kini memiliki payung hukum yang sangat aman.
Langkah progresif ini diharapkan mampu mendongkrak secara signifikan angka keterisian kursi perempuan di DPR RI, DPRD Provinsi, maupun DPRD Kabupaten/Kota demi mewujudkan kebijakan publik yang lebih ramah gender di masa depan.
