Di tengah himpitan arus industrialisasi dan gempuran kapitalisme global, Indonesia hari ini dihadapkan pada ujian berat keberlanjutan. Pembangunan ekonomi yang mengandalkan pengerukan sumber daya alam secara masif sering kali menyisakan jejak kerusakan lingkungan, hilangnya ruang hidup masyarakat adat, serta ketimpangan sosial yang makin melebar. Dalam konteks ini, Nilai-Nilai Dasar Perjuangan (NDP) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menemukan kembali relevansi historis dan akademisnya. NDP tidak boleh sekadar berhenti sebagai teks doktrinal di ruang-ruang perkaderan, melainkan harus ditransformasikan menjadi kompas ideologis dan alat analisis kritis dalam merespons krisis ekologi nasional.
Inti dari ideologi NDP terletak pada pengejawantahan prinsip Tauhid. Dalam panggung industrialisasi modern, pemahaman atas Tauhid tidak cukup hanya berhenti pada dimensi eskatologis atau hubungan vertikal manusia dengan Tuhan (hablum minallah). Tauhid harus ditransformasikan menjadi Tauhid Sosial—yakni kesadaran bahwa penghambaan kepada Tuhan Yang Maha Esa menuntut penegakan keadilan di bumi, penolakan terhadap segala bentuk penindasan (mustad’afin), serta penghormatan terhadap tatanan alam ciptaan-Nya. Ketika industri ekstraktif merusak ekosistem dan meminggirkan warga lokal demi segelintir pemilik modal, di situlah terjadi pengangkanganatas nilai Tauhid Sosial, sebab manusia telah memperhamba materi dan mengorbankan keadilan demi akumulasi kapital.
Arus industrialisasi transnasional yang masuk ke Indonesia kerap membawa watak serakah yang memisahkan manusia dari lingkungan hidupnya. Eksploitasi tambang, pembukaan lahan skala besar, serta pencemaran limbah industri sering dibungkus dengan retorika “kemajuan” dan “pertumbuhan ekonomi”. Melalui kacamata NDP, kemajuan yang mengorbankan kedaulatan ekologi adalah bentuk alienasi yang merusak martabat kemanusiaan. NDP mengajarkan bahwa manusia diutus sebagai khalifah fil ardh—pemimpin dan pengelola bumi—bukan sebagai perusak yang bernafsu menguasai alam secara ugal-ugalan. Kedaulatan ekologi Indonesia hanya bisa ditegakkan apabila fungsi kekhalifahan ini dijalankan dengan rasa tanggung jawab moral dan keadilan sosial yang tinggi.
Guna menjaga kedaulatan ekologi di tengah gempuran industrialisasi, kader dan alumni HMI dituntut untuk menerjemahkan Tauhid Sosial ke dalam aksi nyata. Ini berarti kader HMI tidak boleh lagi terjebak pada romantisme politik praktis kekuasaan yang pragmatis, melainkan harus berada di garis depan gerakan advokasi lingkungan. Penguasaan NDP harus diintegrasikan dengan keahlian teknokratis: menguasai analisis kebijakan publik, mengawal penyusunan AMDAL, mendorong regulasi transaksi hijau yang adil, serta mendampingi masyarakat terdampak industri. Tauhid Sosial harus menjadi fondasi moral untuk menantang kebijakan pembangunan yang tidak berpihak pada keselamatan bumi dan kesejahteraan rakyat.
Pada akhirnya, menavigasi masa depan Indonesia di era industri tidak berarti menolak pembangunan atau teknologi secara buta. Pembangunan industri harus diarah-ulangkanagar berjalan selaras dengan prinsip-prinsip keberlanjutan dan keadilan. Dengan menjadikan Nilai-Nilai Dasar Perjuangan sebagai pijakan berpikir dan bergerak, HMI dapat terus merawat nalar kritisnya untuk memastikan bahwa industrialisasi di Indonesia tidak memisahkan nilai keimanan dari keadilan ekologis. Hanya dengan menjaga Tauhid Sosial yang membumi, kita dapat mewujudkan kedaulatan ekologi Indonesia yang sejati—sebuah negeriyang tidak hanya sejahtera secara ekonomi, tetapi juga adil, lestari, dan bermartabat.
Oleh Muhammad Nabil Muallif (Peserta LK3 Badko HMI Jatim)
