Infojatengupdate.com – Tawaran mediator Indonesia konflik Iran-AS menjadi sorotan dunia internasional setelah Presiden Prabowo Subianto menyatakan siap bertolak ke Teheran apabila kedua pihak menyetujui peran Indonesia sebagai penengah.
Konflik antara Iran dan Amerika Serikat memanas setelah serangan militer AS bersama Israel ke Teheran pada akhir pekan lalu. Serangan tersebut melaporkan ratusan orang, termasuk Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei , dan memicu eskalasi serius di kawasan Timur Tengah.
Dialog Serukan Indonesia dan Kedaulatan Negara
Dalam pernyataan resmi Sabtu (28/2), Kementerian Luar Negeri RI menyampaikan penyesalan atas gagalnya perundingan antara AS dan Iran yang berdampak pada eskalasi militer.
“Indonesia kembali menekankan pentingnya menjaga kehormatan dan integritas wilayah setiap negara serta menyelesaikan perbedaan melalui cara damai,” demikian pernyataan tersebut.
Pemerintah juga menegaskan bahwa Presiden Prabowo siap memfasilitasi dialog demi menciptakan kembali stabilitas kawasan.
“Apabila disetujui kedua belah pihak, Presiden Indonesia bersedia bertolak ke Teheran untuk melakukan mediasi,” ujar Kemlu RI.
Langkah ini mempertegas posisi mediator Indonesia konflik Iran-AS sebagai bagian dari politik luar negeri bebas aktif.
Dinilai Langkah Diplomasi Berani
Pakar hukum internasional Universitas Jambi, Akbar Kurnia Putra, menilai inisiatif mediator Indonesia konflik Iran-AS sebagai langkah diplomasi yang cukup berani.
Menurutnya, jika diterima, perjanjian tersebut dapat mengukuhkan peran Indonesia sebagai kekuatan global yang konstruktif.
Ia juga mengingatkan bahwa Indonesia sebelumnya pernah menawarkan diri menjadi mediator konflik Rusia–Ukraina pada tahun 2022, meskipun tidak berakhir pada mediasi resmi.
Sejumlah Pengamat Nilai Tidak Realistis
Namun, sejumlah mantan diplomat dan pengamat meragukan efektivitas peran mediator Indonesia dalam konflik Iran-AS .
Mantan Wakil Menteri Luar Negeri sekaligus mantan Dubes RI untuk AS, Dino Patti Djalal , menyebut gagasan tersebut sangat tidak realistis.
“Amerika Serikat jarang mau dimediasi pihak ketiga. Ego sebagai negara adidaya terlalu tinggi untuk menerima mediasi,” ujarnya.
Ia juga menilai pemerintahan Presiden AS Donald Trump saat ini tidak akan membuka ruang bagi intervensi diplomasi eksternal.
Selain itu, menurutnya, belum ada kedekatan intim yang signifikan antara pemerintahan Prabowo dan Iran.
Posisi Indonesia Dinilai Lemah
Peneliti ISEAS–Yusof Ishak Institute, Made Supriatma, menyebut Indonesia tidak memiliki kepentingan langsung dalam konflik tersebut.
Ia berakhir dengan berakhirnya diplomasi Indonesia dalam konflik Kamboja pada akhir 1980-an yang diprakarsai Menteri Luar Negeri saat itu, Ali Alatas.
“Ketika Indonesia mempunyai positioning yang kuat.Dalam konflik Iran-AS, apa posisi strategi Indonesia?” katanya.
Menurutnya, negara seperti Qatar atau Oman lebih realistis menjadi mediator karena adanya kedekatan langsung dengan pihak-pihak tersebut.
Ambisi Diplomasi atau Sekadar Gimmick?
Dosen hubungan internasional Universitas Padjadjaran dan President University, Teuku Rezasyah, menilai posisi Indonesia belum sepenuhnya netral dalam konteks geopolitik terkini.
Sejumlah pengamat bahkan menyebut kesepakatan mediator Indonesia konflik Iran-AS berpotensi hanya menjadi gimmick politik domestik.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi resmi apakah Indonesia telah mengirimkan surat penawaran formal kepada Washington maupun Teheran.
