Jakarta, infojatengupdate.com – Sejumlah isu politik terkini menjadi fokus pembaca pada Minggu (9/2/2025). Berita kepuasan publik terhadap penegakan hukum selama 100 hari kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menjadi isu politik yang hangat diperbicangkan.
Tren kondisi penegakan hukum nasional pada Januari 2025 mengalami peningkatan 3,2% dibandingkan periode Januari 2024. Pada bulan yang sama tahun lalu, total responden yang menyatakan penegakan hukum baik adalah 38,4%.
Pesan Prabowo pada HPN 2025: Waspada Berita Hoaks dan Ujaran Kebencian
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat Hari Pers Nasional (HPN) ke-79, yang diperingati setiap 9 Februari. Pada perayaan HPN 2025, Prabowo mengingatkan agar waspada terhadap penyebaran berita hoaks dan ujaran kebencian.
Mengawali pernyataannya, Prabowo menekankan pentingnya pers yang profesional, berintegritas, dan berkomitmen pada kepentingan bangsa di tengah dinamika global yang semakin kompleks.
Wamendagri: Kepala Daerah Akan Kumpul di Istana Yogyakarta Sebelum Ikuti Retret di Magelang
Selain berita tentang penegakan hukum selama 100 hari kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, isu politik lainnya terkait persiapan pembekalan atau retret kepala daerah yang akan digelar di Akademi Militer (Akmil) Magelang.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengunjungi Gedung Agung Istana Kepresidenan Yogyakarta pada Minggu (9/2/2025). Bima Arya mengatakan rencananya pelantikan kepala daerah
akan diselenggarakan pada 20 Februari di Jakarta.
Dikatakan, ada 505 gubernur, bupati dan wali kota yang akan dilantik langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan selanjutnya akan mengikuti retret kepala daerah di Magelang.
Wakil Ketua MPR: Ikuti Arahan Presiden Prabowo Subianto Terkait Pembangunan IKN</h2>
Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno mengajak semua pihak untuk mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto
terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.
Eddy menekankan saat ini pembangunan IKN diprioritaskan pada penyelesaian kantor legislatif, yudikatif, serta ekosistem pendukungnya. Menurutnya, Presiden Prabowo akan mengambil keputusan terbaik dalam pembangunan IKN dengan mempertimbangkan segala aspek secara terukur.
Mendikdasmen Pastikan Efisiensi Anggaran Rp 8 Triliun Tidak Sentuh Dana BOS dan PIP
Efisiensi anggaran senilai Rp 8 triliun di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) disebut tidak memengaruhi anggaran pendidikan, seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Indonesia Pintar (PIP).
Ia menambahkan, justru efisiensi anggaran akan dilakukan di dalam kementerian dengan melaksanakan penyesuaian ketika rapat dan bepergian dinas luar kota. Abdul Mu’ti menjelaskan, perjalanan dinas akan menggunakan pesawat kelas ekonomi termasuk menteri. Bahkan, apabila menginap akan menggunakan gedung yang dikelola oleh Kemendikdasmen.
