Pada tahun 2024, Indonesia menghadapi tantangan signifikan dalam hal partisipasi pemilih di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), yang menunjukkan penurunan dibandingkan dengan partisipasi dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg). Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, mengungkapkan bahwa tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur mencapai 71,39 persen, sementara untuk pemilihan bupati dan wakil bupati adalah 74,41 persen, dan pemilihan walikota dan wakil walikota mencatat partisipasi sebesar 67,74 persen. Angka-angka ini kontras dengan tingkat partisipasi yang lebih tinggi pada pilpres dan pileg yang berada di kisaran 81 persen.
Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah jadwal pelaksanaan Pilkada yang terlalu dekat dengan Pilpres dan Pileg. Hal ini menyebabkan tahapan pemilu serentak belum sepenuhnya selesai, sementara KPU harus memulai persiapan untuk Pilkada. Menurut Afifuddin, kondisi ini membutuhkan konsentrasi dan tenaga ekstra dari jajaran penyelenggara pemilu di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
Kondisi cuaca yang tidak menentu selama bulan Oktober dan November 2024 juga menambah kompleksitas pelaksanaan Pilkada. Cuaca buruk dapat mengganggu distribusi logistik dan surat suara, yang pada akhirnya berpotensi mempengaruhi partisipasi pemilih. Ketidakpastian ini, dikombinasikan dengan beban kerja yang meningkat pada penyelenggara pemilu, membuat proses lebih berat dan kompleks.
Pentingnya peningkatan partisipasi pemilih dalam pemilu lokal tidak bisa diabaikan, mengingat implikasinya yang luas terhadap pemerintahan daerah dan kebijakan publik. Partisipasi pemilih yang rendah dalam Pilkada dapat menyebabkan kurangnya legitimasi dan representasi dalam pemerintahan daerah, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi efektivitas dan akuntabilitas kebijakan yang diterapkan.
Politicians have looked weak in the face of such natural disaster, with many facing criticism from local residents.
Untuk mengatasi tantangan ini, beberapa strategi bisa diterapkan. Pertama, peningkatan edukasi pemilih mengenai pentingnya Pilkada dan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari. Kedua, memperbaiki logistik dan infrastruktur pemilu untuk memastikan bahwa surat suara dan logistik lainnya dapat didistribusikan dengan aman dan tepat waktu. Ketiga, mempertimbangkan penjadwalan pemilu untuk menghindari kelelahan pemilih dan penyelenggara, serta mengoptimalkan partisipasi.
Selain itu, penggunaan teknologi dalam pemilu bisa ditingkatkan untuk mempermudah proses pemilihan dan mengurangi hambatan fisik bagi pemilih. Penerapan sistem pemungutan suara elektronik atau online, misalnya, bisa menjadi pertimbangan untuk memudahkan pemilih yang tidak bisa hadir di TPS karena berbagai alasan.
Dalam konteks demokrasi Indonesia, Pilkada tidak hanya tentang memilih kepala daerah, tetapi juga tentang mengukuhkan fondasi demokrasi lokal yang kuat dan responsif. Oleh karena itu, upaya bersama dari semua pihak, termasuk pemerintah, KPU, partai politik, dan masyarakat sipil, sangat diperlukan untuk mengatasi tantangan yang ada dan memastikan bahwa setiap pemilihan berlangsung dengan adil dan partisipatif.
Melalui pendekatan kolaboratif dan strategi yang efektif, diharapkan partisipasi dalam Pilkada mendatang bisa ditingkatkan, sehingga memperkuat demokrasi dan governance di tingkat daerah. Ini adalah langkah penting dalam memastikan bahwa kebijakan dan pemimpin yang terpilih benar-benar mencerminkan keinginan dan kebutuhan rakyat.
