Infojatengupdate.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batang, Jawa Tengah, menegaskan komitmennya untuk mengawal proses rekrutmen perangkat desa agar berjalan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik pungutan pembohong (pungli).
Bupati Batang Faiz Kurniawan menyampaikan bahwa hingga saat ini pemerintah daerah belum menetapkan Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Bupati (Perbup) sebagai landasan hukum pelaksanaan seleksi perangkat desa.
“Oleh karena itu, masyarakat diminta tidak mudah percaya kepada siapa pun yang menjanjikan posisi perangkat desa dengan syarat ketidakseimbangan tertentu. Hal itu dapat dipastikan tidak benar,” ujarnya di Batang, Kamis.
Menurut Faiz, proses penyusunan regulasi tengah dilakukan secara matang guna memastikan mekanisme seleksi nantinya berjalan terbuka dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Kejelasan aturan dinilai menjadi faktor penting untuk menciptakan sistem yang adil sekaligus menutup celah praktik kondisi.
“Prinsip utama yang diusung adalah kesetaraan kesempatan bagi setiap pendaftar. Saat ini, kami tengah merampungkan rancangan regulasi resminya,” katanya.
Baca juga: Keren! Rest Area Baru di Tol Batang Tawarkan Panorama Laut dan Kuliner UMKM
Ia menegaskan bahwa seluruh masyarakat memiliki peluang yang sama untuk mengikuti seleksi, tanpa adanya praktik titipan maupun intervensi dari pihak tertentu. Pemkab Batang juga memastikan tidak akan memberi ruang bagi praktik “cawe-cawe” atau penerimaan uang dalam bentuk apa pun selama proses rekrutmen berlangsung.
“Semuanya harus berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Jangan tergiur dengan janji-janji dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam rekrutmen perangkat desa,” tegasnya.
Dengan komitmen tersebut, Pemkab Batang berharap proses rekrutmen perangkat desa ke depan dapat berjalan lebih profesional, bersih, dan memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh masyarakat.
