SEMARANG – Pertahanan nonmiliter di Jawa Tengah menjadi perhatian serius Dewan Pertahanan Nasional (DPN). Provinsi ini dinilai rawan bencana alam dan ancaman nonmiliter lainnya.
Deputi Geostrategi Dewan Pertahanan Nasional, Mayjend TNI Ari Yuliyanto, menyebut Jawa Tengah sebagai salah satu daerah prioritas. Daerah ini dipilih untuk pelaksanaan sosialisasi kebijakan umum ketahanan negara.
“Jawa Tengah menjadi salah satu daerah yang kami sasar, dalam rangka sosialisasi kebijakan umum ketahanan negara,” ujarnya. Ia menyampaikan hal itu dalam audiensi dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jateng, Sumarno, di kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis (27/11/2025).
Ari menjelaskan bahwa pertahanan nonmiliter mencakup beberapa bentuk ancaman. Di antaranya penyalahgunaan teknologi informasi, narkoba, perdagangan manusia, serta bencana alam. Dari semua potensi itu, ancaman bencana dianggap paling menonjol di Jawa Tengah.
“Kami melihat potensi ancaman di Jawa Tengah lebih banyak ke bencana alam. Ini sangat menonjol di Jawa Tengah,” jelasnya.
Menurut Ari, penguatan pertahanan nirmiliter sangat penting. Ancaman nonmiliter tidak menggunakan senjata, tetapi tetap membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan masyarakat.
DPN berencana menggelar sosialisasi kebijakan ketahanan negara di Jawa Tengah. Kegiatan ini akan melibatkan TNI, Polri, dan pemerintah daerah. Ari berharap sosialisasi tersebut memberi dampak positif bagi pembangunan daerah dan penguatan keselamatan bangsa.
Sekda Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, menyampaikan apresiasi atas rencana tersebut. Ia menyebut peran Jawa Tengah sebagai penyangga pangan nasional dan pusat industri membutuhkan sinergi lintas sektor, termasuk dengan DPN.
Sumarno berharap sosialisasi dari DPN dapat menjaga kondusivitas daerah. Ia juga menekankan pentingnya stabilitas agar masyarakat dapat tetap fokus pada peningkatan kesejahteraan.
“Lebih baik energinya dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
(Humas Jateng).
sumber : jatengprov.go.id
