Minggu, 23/02/2025, 19.55 WIB.
Jakarta, infojatengupdate.com – Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada tanggal 24 Februari 2025. Badan ini bertujuan untuk mengelola dividen BUMN dan dana negara agar dapat berkembang melalui berbagai instrumen investasi.
Pemerintah berharap bahwa dengan sistem yang transparan dan tata kelola yang baik, Danantara bisa menjadi instrumen penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.
TANGGAPAN LUHUT
Menurut Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, Danantara merupakan lembaga besar yang membutuhkan waktu untuk berkonsolidasi agar dapat berfungsi optimal. Ia juga menyadari bahwa banyak pihak yang terkejut dengan kehadiran badan ini.
“Danantara adalah sesuatu yang sangat besar. Saya memahami bahwa banyak orang terkejut dengan keberadaannya, karena ini adalah hal baru. Saya ingin meminta kepada masyarakat Indonesia dan pihak asing untuk memberikan waktu bagi Danantara untuk berkonsolidasi,” ujar Luhut.
Menurutnya, pembentukan Danantara adalah langkah strategis untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi perusahaan-perusahaan milik negara. Dengan adanya badan ini, pengelolaan BUMN akan menjadi lebih transparan dan efisien.
“Semua perusahaan milik negara yang ada saat ini akan lebih transparan dan efisien, karena manajemennya akan dibawa oleh profesional. Misalnya, bandara dan pelabuhan seperti Tanjung Priok akan dikelola dengan lebih baik,” jelas Luhut.
Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) dan ekonom senior M. Chatib Basri menilai bahwa Danantara dapat menjadi instrumen pengelolaan aset yang baik untuk negara, asalkan dikelola secara profesional.
“Jika pengelolaan Danantara dilakukan dengan sangat baik, ini bisa menjadi sarana yang baik untuk ‘mendaur ulang’ aset yang selama ini tidak dimanfaatkan, sehingga bisa menarik investor,” kata Chatib dalam acara SMBC Indonesia Economic Outlook pada Selasa (18/2/2025).
RESPON JOKOWI
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya juga meminta mantan presiden dan wakil presiden RI untuk ikut mengawasi jalannya Danantara.
Namun, mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa dirinya masih menunggu hasil pembahasan lebih lanjut dari pemerintah terkait pembentukan Danantara. Ia menganggap bahwa hal tersebut adalah urusan pemerintah.
“Kita tunggu saja, itu urusan pemerintah,” kata Jokowi ketika ditanya tentang posisinya dalam lembaga Danantara.
Prabowo sebelumnya menyebutkan bahwa Danantara akan mengelola aset negara senilai US$ 900 miliar atau sekitar Rp 14.710 triliun pada tahap awal.
Sebagai informasi, model pengelolaan Danantara mengacu pada konsep Temasek Holdings Limited milik Singapura dan memiliki peran yang mirip dengan Indonesia Investment Authority (INA). Namun, cakupan Danantara lebih luas, karena tidak hanya mengelola aset tertentu, tetapi juga mengonsolidasikan aset-aset pemerintah yang tersebar di berbagai kementerian agar lebih terintegrasi dan efisien.
Dasar hukum pembentukan Danantara didasarkan pada perubahan ketiga Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang disahkan oleh DPR pada 4 Februari lalu. Revisi ini mencakup pengaturan tugas serta fungsi Danantara sebagai Badan Pengelola Investasi.
Baca berita terkini lainnya hanya di infojatengupdate.com!
