Infojatengupdate.com – Harian Advokasi Tambang Maluku Utara (HANTAM-MALUT) mendatangi Gedung DPR RI di Jakarta untuk melaporkan anggota DPR RI Shanty Alda Nhatalia ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan permasalahan pada sejumlah perusahaan tambang di Maluku Utara yang dipimpin oleh Shanty Alda Nhatalia.
Selain melaporkan ke MKD, kedatangan HANTAM-MALUT ke Senayan juga bertujuan untuk mengajukan permohonan audiensi dengan Komisi XII DPR RI. Audiensi tersebut dimaksudkan untuk membahas berbagai permasalahan pertambangan di Maluku Utara, khususnya terkait tiga perusahaan tambang yang dipimpin Shanty Alda Nhatalia sebagai direktur.
Direktur HANTAM-MALUT, Alfatih Soleman, menegaskan bahwa pengawasan dan penegakan hukum di sektor pertambangan perlu dilakukan secara serius guna meminimalkan kerusakan lingkungan serta melindungi masyarakat di sekitar wilayah tambang dari potensi praktik perampasan lahan oleh perusahaan tambang.
“Kami melaporkan Shanty Alda Nhatalia ke MKD sekaligus meminta audiensi dengan Komisi XII DPR RI. Berdasarkan data yang kami peroleh dari sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) Kementerian ESDM, yang tercatat tercatat sebagai direktur pada tiga perusahaan tambang di Maluku Utara yang saat ini menangani sejumlah masalah,” kata Alfatih.
Tiga perusahaan yang dimaksud adalah PT Aneka Niaga Prima (ANP), PT Arumba Jaya Perkasa (AJP), dan PT Smart Marsindo . Menurut Alfatih, berbagai permasalahan yang muncul pada perusahaan tersebut mencakup isu lingkungan, perizinan, konflik lahan dengan masyarakat, hingga kecelakaan kerja.
Ia juga menyoroti potensi konflik kepentingan terkait posisi Shanty Alda Nhatalia sebagai anggota DPR RI yang duduk di Komisi XII , yang mencakup kerja di bidang energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, serta investasi.
“Jabatan Shanty Alda Nhatalia sebagai direktur pada tiga perusahaan tambang tersebut berpotensi mengganggu proses pengawasan dan penegakan hukum terhadap perusahaan yang dipimpinnya. Hal ini karena yang bersangkutan juga merupakan anggota DPR RI di Komisi XII yang membidangi sektor tersebut,” ujarnya.
HANTAM-MALUT berharap MKD DPR RI dapat mencerna laporan tersebut secara serius dengan memanggil dan memeriksa Shanty Alda Nhatalia. Selain itu, mereka juga menunggu tanggapan atas permohonan audiensi yang telah disampaikan kepada Komisi XII DPR RI.
“Kami berharap permohonan audiensi yang telah kami sampaikan dapat segera ditindaklanjuti, sehingga kami dapat menyampaikan langsung permasalahan ini di hadapan pimpinan dan anggota Komisi XII DPR RI,” kata Alfatih.
Ia menambahkan, masyarakat berharap DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat dapat bertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta menyampaikan laporan secara terbuka masyarakat dan tujuan.
