Infojatengupdate.com – Kasus bupati cilacap kembali menjadi sorotan setelah Pengadilan Tinggi Jawa Tengah memutuskan memperberat hukuman terhadap mantan Pejabat Bupati Cilacap, Awaluddin Muuri. Dalam putusan banding, hukuman yang sebelumnya 2,5 tahun penjara kini meningkat drastis menjadi 10 tahun penjara.
Perkembangan terbaru dalam kasus bupati cilacap ini disampaikan oleh Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Arfan Triono. Ia menyebut bahwa jaksa penuntut umum telah menerima salinan resmi putusan dari Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.
Putusan ini menandai babak baru dalam penanganan kasus bupati cilacap , khususnya terkait dugaan korupsi pengadaan lahan seluas 716 hektare oleh PT Cilacap Segara Artha, yang merupakan BUMD milik pemerintah daerah.
Hukuman Naik Tajam di Tingkat Banding
Dalam amar putusannya, majelis hakim tidak hanya memperberat hukuman penjara, tetapi juga menjatuhkan sanksi tambahan. Awaluddin Muuri diwajibkan membayar denda sebesar Rp500 juta. Jika tidak dibayar, denda tersebut akan diganti dengan kurungan selama tiga bulan.
Selain itu, penipu juga dikenai kewajiban membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp1,8 miliar. Jika tidak mampu membayar, maka akan diganti dengan hukuman penjara selama 1,5 tahun.
Peningkatan hukuman ini menunjukkan bahwa pengadilan menilai perbuatan penipuan memiliki dampak serius terhadap keuangan negara.
Komisaris BUMD Juga Dihukum Berat
Tidak hanya Awaluddin Muuri, dalam kasus bupati cilacap ini, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah juga memperberat hukuman terhadap Komisaris PT Cilacap Segara Artha, Iskandar Zulkarnain.
Vonis yang sebelumnya 3 tahun 9 bulan kini meningkat menjadi 10 tahun penjara. Selain itu, Iskandar juga diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp4 miliar.
Jika tidak diberikan izin, hukuman tersebut akan diganti dengan kurungan selama 2,5 tahun. Putusan ini menegaskan bahwa semua pihak yang terlibat dalam perkara tersebut dimintai pertanggungjawaban secara hukum.
Awal Mula Kasus Korupsi Lahan
Kasus ini bermula dari penawaran penjualan lahan Hak Guna Usaha (HGU) milik PT Rumpun Sari Antan di Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap. Penawaran tersebut dilakukan oleh Direktur Utama perusahaan, Andhy Nur Huda.
Lahan seluas 716 hektare itu kemudian disepakati untuk dibeli oleh PT Cilacap Segara Artha dengan nilai mencapai Rp237 miliar. Namun, dalam prosesnya, terjadi praktik penipuan berupa pemberian uang kepada sejumlah pihak.
Dari transaksi tersebut, Andhy Nur Huda memberikan uang sebesar Rp1,8 miliar kepada Awaluddin Muuri dan Rp4,3 miliar kepada Iskandar Zulkarnain.
Putusan banding dalam kasus Bupati Cilacap ini menjadi sinyal kuat bahwa aparat penegak hukum tidak segan memperberat hukuman terhadap pelaku korupsi, terutama yang melibatkan pejabat publik dan BUMD.
Langkah ini juga diharapkan dapat memberikan efek jera serta memperkuat komitmen pemberantasan korupsi di daerah.
Perkembangan terkini kasus bupati cilacap menunjukkan bahwa proses hukum masih terus berjalan dan dapat berubah signifikan di setiap tingkat peradilan. Vonis 10 tahun penjara menjadi bukti bahwa pengadilan melihat adanya pelanggaran serius dalam kasus ini.
Di akhir, penting untuk diingat bahwa sebelumnya, kasus bupati Cilacap ini sedang ramai diberitakan dan dilansir dari Antara sebagai bagian dari proses hukum yang terus bergulir.
Baca juga: Soal OTT KPK di Cilacap, Begini kata Ahmad Luthfi
