Oleh: Herlan Purnomo Syamsi (Magister Ilmu Hukum Brawijaya)
Instrumen hukum pemberantasan korupsi di Indonesia terus mengalami evolusi demi mencakup praktik-praktik lancung yang semakin dipelajari. Salah satu instrumen yang paling progresif sekaligus kontroversial adalah pengaturan gratifikasi dalam Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor). Ketentuan ini dirancang sebagai jaring pengaman untuk menangkap hadiah terselubung yang sulit dibuktikan dengan delik suap konvensional. Namun, dalam tataran implementasi, muncul persoalan mendasar terkait frasa “dianggap sebagai suap” yang justru berpotensi mencederai asas kepastian hukum, terutama bagi para pemegang otoritas yudisial.
Kekaburan Norma dan Paradoks Konseptual
Masalah utama dalam Pasal 12B terletak pada penyamaan identitas antara gratifikasi dan suap melalui fiksi hukum. Secara kontekstual, keduanya berada pada kutub yang berbeda. Suap ( penyuapan ) bersifat transaksional; ia meniscayakan adanya pertemuan pikiran atau kesepakatan jahat sejak awal untuk mempengaruhi kewenangan. Sebaliknya, gratifikasi bersifat sepihak dan sering kali muncul dalam hubungan sosial tanpa adanya quid pro quo yang eksplisit.
Ketika undang-undang menyatakan gratifikasi “dianggap sebagai suap,” terjadi pergeseran beban pembuktian ( reverse beban pembuktian ) yang memaksa penerima untuk membuktikan ketidaksalahannya. Bagi seorang hakim, anggapan ini sangat berbahaya. Hakim sering kali berada dalam ekosistem sosial yang bersinggungan dengan berbagai pihak. Tanpa batasan yang kaku mengenai apa yang dimaksud dengan “berlawanan dengan kewajiban,” setiap bingkisan atau fasilitas dapat menjadi jerat pidana, terlepas dari ada atau tidaknya pengaruh pemberian tersebut terhadap suatu hukuman.
Persoalan ini menjadi semakin penting ketika diterapkan terhadap hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Dalam negara hukum, hakim memiliki kedudukan yang strategis karena menjalankan fungsi memeriksa, mengadili, dan memutus perkara berdasarkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, independensi hakim merupakan prinsip fundamental yang harus dijaga.
Hakim adalah personifikasi keadilan yang wajib menjaga independensi. Namun, independensi ini tidak dapat diperoleh dengan izin hukum. Frasa “dianggap sebagai suap” membuka ruang bagi penegak hukum untuk melakukan penafsiran yang subyektif.
Misalnya, jika seorang hakim menerima undangan makan malam atau fasilitas dari rekan sejawat yang kebetulan berprofesi sebagai advokat, Pasal 12B menempatkan hakim tersebut dalam pidana risiko tinggi jika nilai yang diberikan melebihi ambang batas tertentu. Dalam beberapa kasus, pemberian yang bersifat administratif atau bersifat keramahtamahan sosial (social courtesy ) justru ditarik ke ranah pidana hanya karena adanya hubungan jabatan secara umum, bukan karena adanya niat jahat ( mens rea ) untuk memperdagangkan pengaruh.
Dilema ini terlihat nyata dalam berbagai kasus korupsi di lingkungan peradilan. Seringkali, hakim didakwa atas penerimaan gratifikasi yang dikumpulkan oleh penyidik dari berbagai peristiwa pemberian selama bertahun-tahun yang tidak memiliki hubungan kausalitas dengan satu perkara spesifik. Meskipun tujuannya adalah pembersihan institusi, tanpa indikator tujuan seperti adanya konflik kepentingan yang nyata atau mencakup kewenangan dalam eksekutif, penerapan Pasal 12B dapat berubah menjadi alat kriminalisasi yang melampaui batas asas legalitas.
Kebutuhan Reformulasi: Menuju Kepastian Hukum
Ketegasan dalam anggota korupsi yudisial tidak boleh mengorbankan prinsip-prinsip negara hukum. Oleh karena itu, reformulasi terhadap Pasal 12B menjadi sebuah keniscayaan. Hukum harus mampu mengesampingkan mana pemberian yang merupakan “racun” bagi independensi dan mana yang merupakan “norma sosial” yang tidak memiliki hukuman pidana.
Indikator tujuan harus disisipkan dalam regulasi, Pertama, Kausalitas Putusan: Harus terdapat bukti awal bahwa pemberian tersebut bertujuan atau telah mempengaruhi pertimbangan hukum hakim. Kedua, Benturan Kepentingan: Penegasan bahwa gratifikasi hanya menjadi pidana jika diberikan oleh pihak yang sedang atau akan berperkara di bawah yudisinya. Ketiga , Pemisahan Sanksi: Pemberian yang melanggar nilai namun tidak terbukti mempengaruhi putusan sebaiknya diselesaikan melalui mekanisme etik yang berat atau sanksi administratif, bukan langsung dipidanakan sebagai “penyuap.”
Pemberantasan korupsi adalah amanat bangsa, namun kepastian hukum adalah pilar keadilan. Pasal 12B ayat (1) UU Tipikor memerlukan perbaikan substansial agar tidak lagi menjadi pasal “sapu jagat” yang multitafsir. Dengan memperjelas batas antara gratifikasi dan suap, kita tidak hanya memperkuat pemberantasan korupsi, tetapi juga melindungi independensi hakim dari kesewenang-wenangan tafsir hukum yang dapat meruntuhkan marwah kekuasaan kehakiman di Indonesia.
