Jakarta — Koalisi Masyarakat Peduli Makanan Badan Gizi Nasional (KMP MBG) menggelar unjuk rasa di depan kantor pusat Badan Gizi Nasional (BGN) menuntut perbaikan mekanisme kebijakan dan komunikasi yang dinilai menghambat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program yang dicanangkan sebagai flagship Presiden Prabowo Subianto untuk menanggulangi stunting dan malnutrisi itu menurut pengunjuk rasa justru mengalami berbagai kendala operasional.
Sejumlah pengunjuk rasa mengkritik dominasi unsur militer dalam struktur organisasi dan operasional MBG. Mereka mencatat banyak purnawirawan TNI menduduki posisi strategis serta keterlibatan militer dalam pengelolaan ratusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG. Menurut koalisi, pelibatan aparat militer dalam pengadaan dan distribusi gizi rutin berbasis APBN berisiko menimbulkan inefisiensi dan potensi mark-up pengadaan barang dan jasa.
Koalisi memaparkan sejumlah temuan yang dinilai menguatkan kekhawatiran tersebut, termasuk kasus pengadaan barang seperti tablet, alat makan, dan jasa event organizer dengan nilai miliaran rupiah yang beberapa kali disorot oleh organisasi masyarakat sipil. Aktivis menilai tugas logistik yang biasa ditangani militer dalam keadaan darurat tidak otomatis sesuai untuk pengadaan rutin yang membutuhkan mekanisme transparan dan akuntabel secara sipil.
Dalam aksi itu, KMP MBG juga mengkritik gaya komunikasi dan tindakan Wakil Kepala BGN bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik S. Deyang. Mereka menilai pendekatan yang kerap tampil di media sosial dengan inspeksi mendadak, teguran keras, dan suspend terhadap ribuan mitra SPPG lebih bersifat teatrikal dan menimbulkan panik publik ketimbang menyelesaikan masalah tata kelola program.
Koalisi menyoroti galibnya respons administratif berupa suspend terhadap mitra tanpa disertai audit independen atau perbaikan prosedur. Akibatnya, layanan pemenuhan gizi bagi anak-anak diduga terganggu, sementara akar masalah seperti standar gizi, pengawasan internal, dan pengadaan belum terselesaikan. Beberapa laporan lapangan bahkan menyebutkan adanya dapur yang tidak memenuhi standar serta insiden keracunan massal yang pernah memaksa BGN meminta maaf.
Para pengunjuk rasa menuntut agar pengelolaan MBG dikembalikan ke mekanisme sipil yang melibatkan ahli gizi, akademisi, komunitas lokal, dan pelaku usaha kecil-menengah secara partisipatif. Mereka menegaskan langkah ini bukan bermaksud menentang peran TNI secara keseluruhan, melainkan mendorong penerapan prinsip good governance yang menjaga transparansi, akuntabilitas, dan akurasi berbasis bukti ilmiah.
Menanggapi aksi tersebut, pihak BGN belum memberikan keterangan resmi di lokasi aksi. Koalisi KMP MBG menyatakan akan melanjutkan upaya advokasi dan menuntut audit independen serta revisi prosedur suspend agar program MBG dapat berjalan sesuai tujuan awalnya.
