Infojatengupdate.co — Lanskap politik nasional menjelang Pemilu 2029 mulai menghangat dengan dinamika perebutan pengaruh tokoh-tokoh besar. Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), tampaknya masih dipandang sebagai magnet utama yang diperebutkan oleh berbagai entitas politik guna mendongkrak efek elektoral organisasi mereka.
Pasca-lengser dari masa jabatannya, fenomena yang kerap disebut sebagai “Jokowi Effect” atau tuah elektoral sang mantan presiden memicu tarik-menarik narasi dan pengaruh yang cukup sengit di ruang publik, khususnya antara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan organisasi kemasyarakatan sekaligus kelompok relawan Projo.
Langkah taktis yang diambil oleh PSI belakangan ini menunjukkan arah yang sangat jelas. Partai yang identik dengan generasi muda ini secara terang-terangan menunjukkan ketergantungan politik mereka. Pengurus pusat partai secara aktif bermanuver untuk memposisikan Jokowi sebagai patron politik utama dalam menavigasi arah perjuangan dan strategi pemenangan mereka di masa depan.
Komitmen dan arah haluan politik ini ditegaskan secara gamblang oleh Ketua DPP PSI, Bestari Barus. Ia menyatakan bahwa posisi mantan walikota Solo tersebut sudah sepenuhnya melekat erat dengan identitas perjuangan kepartaian mereka.
“Pak Jokowi itu di PSI sudah gitu. Nah itu satu, dia akan bersama kami, dan kita sudah menetapkan beliau sebagai patron politik daripada perjuangan PSI ke depan gitu. Hanya tinggal nunggu waktu yang tepat saja, mengingat kesehatan beliau,” ujar Bestari saat memberikan keterangan kepada media.
Ketergantungan Struktur PSI pada Figur Tokoh
Ketergantungan kader PSI terhadap figur ketokohan nasional ini dinilai semakin menebal. Struktur internal partai saat ini memegang erat janji politis yang diucapkan oleh Jokowi pada saat menghadiri acara Rakernas PSI pada Januari 2026 silam. Dalam momentum strategis tersebut, sang mantan presiden dilaporkan telah menyatakan kesiapannya untuk turun langsung ke lapangan guna menyapa konstituen demi menyukseskan target perolehan suara partai berlambang bunga mawar tersebut.
Mengingat pesan tersebut, Bestari Barus menjadikannya sebagai fondasi utama untuk membakar semangat juang para kader di tingkat akar rumput (grassroots).
“Beliau sudah sampaikan, ‘saya masih kuat turun sampai ke kabupaten kota, bahkan jika dibutuhkan sampai ke kecamatan’. Itu betul-betul membangun semangat gitu loh, membakar semangat kawan-kawan semuanya untuk segera bersiap menyambut kehadiran Pak Jokowi,” tutur Bestari secara antusias.
Lebih lanjut, manuver politik ini dirancang secara sistematis untuk mendominasi opini serta persepsi publik. PSI berupaya membangun narasi tunggal bahwa arah haluan politik serta restu kedekatan Jokowi sepenuhnya berlabuh pada partai politik yang saat ini dinakhodai oleh putra bungsunya sendiri, Kaesang Pangarep.
“Dan semakin menjadi keyakinan publik bahwa Pak Jokowi sudah tidak di mana-mana, dan berada dengan PSI mulai bersama dengan PSI untuk pemenangan pemilu 2029 tentunya,” sambung Bestari menegaskan arah target jangka panjang partai.
Reaksi Loyalis dan Klaim Kepemilikan Figur
Kendati demikian, upaya monopoli klaim yang dilakukan oleh jajaran pengurus PSI atas ketokohan Jokowi tersebut tidak berjalan mulus. Gerakan ini langsung mendapatkan respons dingin dan batasan tegas dari elemen loyalis lainnya yang telah mengawal perjalanan politik sang mantan presiden sejak awal.
Sekretaris Jenderal Projo, Freddy Alex Damanik, memberikan reaksi protektif dengan melontarkan peringatan bahwa figur sekaliber Jokowi merupakan tokoh milik bangsa secara luas. Freddy menegaskan bahwa sosok mantan presiden tersebut tidak dapat diklaim secara sepihak atau direduksi seolah-olah hanya menjadi milik eksklusif kelompok relawan atau satu partai politik tertentu saja.
Sudut Pandang Analisis dan Risiko Spekulatif
Di tengah riuhnya euforia perebutan pengaruh dan narasi politik tersebut, langkah PSI yang dinilai menggantungkan nasib institusionalnya pada satu sosok individu dianggap mengandung risiko yang sangat tinggi. Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, memandang bahwa strategi mengandalkan figur besar demi melampaui ambang batas parlemen (parliamentary threshold) agar bisa lolos ke Senayan merupakan sebuah langkah yang sangat spekulatif.
Menurut analisis Jamiluddin, kalkulasi politik yang dibangun oleh PSI berpotensi meleset secara signifikan. Hal ini dikarenakan daya pikat serta kekuatan magis politik yang dimiliki oleh Jokowi saat ini dinilai sudah mengalami pergeseran dan tidak lagi sekuat satu dekade yang lalu ketika ia berada di puncak popularitas jabatannya.
“Jokowi bukan lagi sosok yang mampu menghipnotis anak bangsa untuk berpihak kepadanya. Jokowi saat ini adalah sosok kontroversial, termasuk terkait ijazahnya,” ujar Jamiluddin saat memberikan pandangan kritisnya terhadap peta politik terkini.
Lebih mendalam, Jamiluddin menyoroti adanya potensi bahaya sosiologis yang mengintai di balik rencana tur safari politik keliling Indonesia yang sedang dipersiapkan oleh PSI. Alih-alih mendongkrak elektabilitas partai ke tingkat aman seperti yang diidam-idamkan oleh pengurus pusat, pemaksaan dominasi efek ketokohan ini dinilai rawan memicu resistensi publik.
Hal tersebut dikhawatirkan melahirkan sentimen negatif serta antipati dari pemilih rasional yang justru merugikan perolehan suara elektoral secara akumulatif.
“Berharap pada Jokowi untuk mendongkrak elektabilitas PSI, tampaknya akan berujung pada kekecewaan. Bahkan kehadiran Jokowi ke penjuru tanah air membawa panji-panji PSI bisa jadi akan menjadi bumerang pada partai gajah tersebut,” papar Jamiluddin menganalisis dampak elektoral jangka pendek dan menengah.
Sebagai penutup dari analisis politiknya, Jamiluddin memberikan peringatan keras sekaligus rekomendasi taktis agar jajaran pengambil keputusan di tubuh PSI tidak mengambil langkah gegabah. Keputusan yang kurang perhitungan matang ditakutkan justru akan menenggelamkan asa politik partai dalam jangka panjang. Penggunaan patronase politik dinilai memerlukan kalkulasi empiris yang objektif, bukan sekadar respons emosional atas euforia sesaat.
“Karena itu, sebelum Jokowi berkeliling Indonesia membawa panji-panji PSI, sebaiknya perlu dikaji ulang plus minusnya. Jangan sampai PSI kembali gagal ke Senayan hanya karena salah menilai keperkasaan Jokowi,” tegasnya menutup analisis tersebut.
