Infojatengupdate.com – Presiden Amerika Serikat Donald Trump menuai gelombang kritik setelah kebijakan luar negeri dan domestiknya dinilai merugikan masyarakat. Puncaknya, jutaan warga turun ke jalan dalam aksi unjuk rasa bertajuk “No Kings” yang digelar serentak pada Sabtu (28/3/2026).
Aksi ini berlangsung di berbagai kota besar seperti New York, Los Angeles, Chicago, hingga Alaska. Terlebih lagi, protes juga menjangkau wilayah yang selama ini dikenal sebagai basis Partai Republik, termasuk Texas, Florida, Ohio, Idaho, Wyoming, dan Utah.
“Kami Tidak Punya Raja”
Dalam situs resmi gerakan tersebut, para pengunjuk rasa menyuarakan ketidakpuasan terhadap gaya kepemimpinan yang dinilai otoriter.
“Di Amerika, kita tidak punya raja,” demikian pernyataan dalam situs No Kings .
Mereka juga menyoroti sejumlah kebijakan yang dianggap merugikan, mulai dari konflik dengan Iran, kebijakan imigrasi, hingga peningkatan biaya hidup.
“Perang ilegal dan dahsyat yang membahayakan kita dan meningkatkan biaya hidup. Serangan terhadap kebebasan berbicara, hak sipil, dan hak kebebasan memilih,” lanjut pernyataan tersebut.
Para demonstran bahkan menilai Trump berupaya memerintah layaknya seorang tiran.
“Tapi di Amerika, dan kekuasaan adalah milik rakyat, bukan milik calon raja atau kroni miliarder mereka,” tulis mereka.
Poster Protes dan Suara Penolakan
Di lapangan, demonstran membawa berbagai poster berisi kritik tajam. Salah satu yang mencuri perhatian meliputi:
“Tidak ada Raja. Tidak ada Trump. Pengambilalihan.”
Isu yang diangkat pun beragam, mulai dari kebijakan imigrasi hingga konflik bersenjata dengan Iran yang dinilai memicu ketidakstabilan global dan berdampak pada ekonomi domestik.
Kecaman Internasional Menguat
Tak hanya dari dalam negeri, kebijakan Trump juga menuai kritik dari komunitas internasional, terutama setelah operasi militer Amerika Serikat bersama Israel di Iran.
Serangan yang dimulai sejak 28 Februari tersebut dilaporkan menimbulkan korban besar, termasuk warga sipil.
“Yang pertama kali dirugikan adalah warga sipil,” demikian kritik yang disuarakan di berbagai forum internasional.
Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez juga mengecam keras operasi tersebut dan menyebutnya melanggar hukum internasional.
“Kami berdiri dengan nilai-nilai konstitusi kami, prinsip-prinsip Uni Eropa, Piagam PBB dan hukum internasional, dan dengan perdamaian,” ujarnya.
Ia juga menambahkan, “Naif jika mempercayai kekerasan adalah jawaban atau mengikuti kepemimpinan yang buta.”
Aksi Terbesar di Periode Kedua Trump
Aksi “No Kings” ini menjadi salah satu penghematan terbesar di periode kedua kepemimpinan Trump. Sebelumnya, aksi serupa juga sempat digelar pada Juni tahun lalu.
Gelombang protes ini mencerminkan ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, baik di dalam negeri maupun di panggung global.
Unjuk rasa “No Kings” menunjukkan bahwa dinamika politik di Amerika Serikat tengah memasuki fase yang semakin panas. Kritik terhadap kebijakan Trump tidak hanya datang dari oposisi politik, tetapi juga dari masyarakat luas dan komunitas internasional.
Dengan meningkatnya konflik luar negeri dan tekanan domestik yang meningkat, pemerintah AS menghadapi tantangan besar untuk menjaga stabilitas sekaligus meredam gelombang ketidakpuasan publik.
