Infojatengupdate.com – Pemerintah memastikan Harga BBM Subsidi tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir tahun 2026, meskipun tekanan harga minyak dunia terus meningkat. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa kebijakan ini diambil sebagai bentuk perlindungan terhadap daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian global.
Dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin, Purbaya menyampaikan bahwa pemerintah telah menghitung secara matang asumsi harga minyak dunia, termasuk skenario jika harga mencapai 100 dolar AS per barel. Berdasarkan perhitungan tersebut, anggaran subsidi energi dinilai masih mencukupi untuk menjaga stabilitas harga BBM bersubsidi hingga akhir tahun.
“Kami siap tidak menaikkan (harga) sampai akhir tahun untuk BBM bersubsidi ya, dengan asumsi harga minyak 100 dolar AS per barel sampai akhir tahun, sudah dihitung rata-rata,” ujar Purbaya.
Ia menambahkan, pemerintah juga telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi guna mengantisipasi gejolak harga energi global. Eskalasi konflik geopolitik, seperti ketegangan antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran, disebut menjadi salah satu faktor utama yang mendorong lonjakan harga minyak dunia dalam beberapa waktu terakhir.
Meski demikian, Purbaya menegaskan bahwa kepastian hanya berlaku untuk BBM bersubsidi. Sementara itu, harga BBM non-subsidi tetap mengikuti mekanisme pasar sehingga berpotensi mengalami penyesuaian seiring fluktuasi harga minyak global.
“Untuk yang non-subsidi, kami tidak bisa menjamin karena itu mengikuti harga pasar. Jadi sangat tergantung pada kondisi global,” jelasnya.
Dalam menghadapi potensi tekanan fiskal, Kementerian Keuangan telah melakukan simulasi terhadap beberapa skenario harga minyak, mulai dari 80 dolar AS hingga 100 dolar AS per barel. Dari hasil simulasi tersebut, APBN dinilai masih memiliki ketahanan yang cukup kuat untuk menahan beban subsidi energi, meskipun ada peningkatan anggaran yang harus dialokasikan.
Purbaya juga menekankan bahwa pemerintah tidak hanya mengandalkan APBN sebagai sumber pembiayaan. Salah satu bantalan fiskal yang disiapkan adalah dana Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang saat ini mencapai sekitar Rp420 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp200 triliun ditempatkan di perbankan dan dapat dimanfaatkan sewaktu-waktu untuk menjaga stabilitas fiskal.
“Jadi, (BBM) yang bersubsidi sampai akhir tahun aman. Masyarakat tidak perlu khawatir, kami sudah hitung dan siapkan semuanya,” tegasnya.
Selain SAL, pemerintah juga membuka opsi optimalisasi penerimaan negara, termasuk dari sektor pajak dan sumber daya alam, guna menjaga keseimbangan fiskal. Langkah efisiensi belanja negara juga menjadi bagian dari strategi untuk memastikan ruang fiskal tetap terjaga di tengah tekanan eksternal.
Di sisi lain, pengamat energi menilai kebijakan mempertahankan harga BBM bersubsidi merupakan langkah strategis untuk menjaga inflasi tetap terkendali. Kenaikan harga BBM berpotensi memicu lonjakan harga barang dan jasa, yang pada akhirnya dapat menekan daya beli masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.
Namun demikian, kebijakan ini juga memiliki konsekuensi terhadap beban APBN. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan tetap menjaga keseimbangan antara perlindungan sosial dan kesehatan fiskal jangka panjang.
Ke depan, pemerintah akan terus memantau perkembangan harga minyak dunia serta dinamika geopolitik global. Koordinasi lintas kementerian dan lembaga juga akan diperkuat guna memastikan respons kebijakan yang cepat dan tepat.
Dengan berbagai langkah antisipatif yang telah disiapkan, pemerintah optimistis dapat menjaga stabilitas harga energi domestik tanpa mengorbankan keberlanjutan fiskal. Masyarakat pun diimbau untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh spekulasi kenaikan harga BBM bersubsidi, mengingat pemerintah telah menyiapkan skenario yang komprehensif untuk menghadapi berbagai kemungkinan.
