TROKETON, PEDAN — Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, inklusif, serta memiliki kepastian hukum, mahasiswa KKN dari Program Studi Ilmu Pemerintahan (Dylla Hesnayla) dan Program Studi Ilmu Hukum (Raynanda Maharya) menggelar kegiatan penyuluhan interaktif kolaboratif bagi warga Desa Troketon, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten. Program ini mengangkat fokus utama “Suara Desa : Edukasi Literasi Tata Kelola, Cara Menyampaikan Aspirasi Masyarakat, dan Jaminan Hak Hukum Warga” sebagai langkah nyata memperkuat partisipasi publik di tingkat lokal.
Dalam kegiatan ini, kedua mahasiswa membagi fokus materi sesuai bidang keilmuan masing-masing namun tetap disampaikan secara beriringan agar warga mendapat pemahaman utuh. Dylla Hesnayla memaparkan sisi teknis tata kelola pemerintahan desa, mulai dari alur penyampaian aspirasi berjenjang, mekanisme Musrenbang di tingkat dusun hingga desa, sampai peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan pembangunan. Sementara itu, Raynanda Maharya menjelaskan sisi payung hukum yang melandasi partisipasi warga, termasuk hak-hak konstitusional yang dijamin UU Desa No. 6 Tahun 2014 serta pentingnya legalitas administratif kelompok masyarakat.
Kegiatan ini berawal dari realita di lapangan yang menunjukkan masih minimnya pemahaman warga Desa Troketon mengenai alur penyampaian aspirasi, mekanisme perencanaan pembangunan desa, serta hak-hak konstitusional yang dilindungi hukum. Selama ini, masyarakat cenderung memposisikan diri sebagai penerima keputusan pasif, sementara proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), alokasi anggaran, hingga legalitas kelompok masyarakat belum sepenuhnya dipahami atau dikawal oleh warga luas.
Pencegahan Penolakan, Pemahaman Alur Bottom-Up, dan Kepastian Hukum Jadi Sorotan Utama
Hal yang paling menonjol dalam pemaparan materi kolaborasi ini adalah penekanan bahwa warga adalah pemilik utama desa, bukan sekadar penonton. Edukasi ini menyoroti pentingnya dialog terbuka sejak awal untuk mencegah salah paham serta penolakan terhadap program-program pembangunan besar di desa, sekaligus memberikan kepastian bahwa partisipasi warga memiliki landasan hukum yang kuat dalam UU Desa No. 6 Tahun 2014.
Untuk mempermudah pemahaman masyarakat, alur pengusulan aspirasi secara berjenjang (bottom-up) dijelaskan secara beriringan dengan jaminan hak hukum warga :
- Rempag RT/RW: Langkah awal tempat warga berkumpul untuk menginventarisasi dan mendata kebutuhan riil lingkungan. Secara hukum, forum ini adalah wadah bagi warga untuk menggunakan Hak atas Informasi (Hak untuk Tahu) dan Hak Berpendapat (Hak untuk Bersuara) tanpa rasa khawatir.
- Musrenbang Dusun: Wadah untuk menyelaraskan, menyaring, dan menyepakati usulan dari tingkat RT/RW secara partisipatif di skala dusun. Di tahap ini, legalitas kelompok warga (seperti Karang Taruna, PKK, Tani, dan UMKM) diperkuat dengan pentingnya memiliki Surat Keputusan (SK) Kepala Desa agar usulan program sah secara administrasi hukum.
- Musrenbang Desa (Musrenbangdes): Forum “Rembug Agung” dan wadah resmi utama tempat Pemerintah Desa bersama tokoh masyarakat menetapkan skala prioritas pembangunan yang akan didanai, baik di bidang infrastruktur (perbaikan jalan desa, saluran irigasi, dan drainase), ekonomi (bantuan permodalan kelompok tani dan UMKM), maupun sosial-kesehatan (posyandu, bansos, dan fasilitas umum). Forum ini merupakan wujud nyata Hak Keterlibatan (Hak untuk Diajak) dalam pengambilan keputusan publik.
Selain alur aspirasi, materi juga mempertegas peran strategis Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang bertindak bersama warga sebagai “mata dan telinga” dalam pengawasan partisipatif untuk memastikan setiap program dan alokasi anggaran berjalan sesuai aturan tata kelola pemerintahan maupun perundang-undangan. Legalitas kelompok warga turut ditekankan lewat tiga syarat tertib administrasi: kepemilikan SK Kepala Desa, struktur pengurus yang jelas (Ketua, Sekretaris, Bendahara), serta pembukuan keuangan yang rapi dan terbuka untuk mencegah kesalahpahaman antarwarga.
Tiga Langkah Perbaikan Tata Kelola ke Depan
Sebagai tindak lanjut, materi penyuluhan turut menawarkan tiga langkah perbaikan yang direkomendasikan agar partisipasi warga dan tata kelola desa berjalan lebih baik ke depan:
- Transparansi : Informasi anggaran dan rencana proyek lingkungan maupun desa perlu dibuka luas melalui baliho atau website resmi desa agar tidak memicu prasangka di kalangan warga.
- Rembug Sejak Awal : Melibatkan perwakilan RT/RW, pemuda, dan tokoh masyarakat sebelum keputusan strategis proyek pembangunan diambil, guna mencegah penolakan di kemudian hari.
- Gotong Royong Pengawasan : Pemerintah Desa, BPD, dan warga perlu rutin mengevaluasi jalannya program pembangunan secara berkala dan bersama-sama.
Dari sisi rekomendasi tindakan, mahasiswa KKN juga mendorong dua pihak untuk mengambil peran aktif. Bagi Pemerintah Desa, disarankan untuk selalu membuka dialog lebih awal terkait rencana proyek vital seperti penentuan lokasi pembangunan, serta memfasilitasi kepengurusan SK kelompok masyarakat secara cepat dan mudah. Sementara bagi warga Desa Troketon, diharapkan lebih aktif menghadiri rembug RT dan Musrenbang Dusun, serta ikut serta menjaga, merawat, dan mengawasi fasilitas umum dan lingkungan desa.
Dampak dan Perubahan yang Dirasakan Warga
Setelah mengikuti pemaparan dan sesi diskusi interaktif, perubahan cara pandang mulai dirasakan oleh warga Desa Troketon. Warga yang sebelumnya merasa asing dengan istilah-istilah tata kelola desa maupun payung hukumnya kini memahami kapan, di mana, dan bagaimana cara menyampaikan aspirasi secara tepat serta sah secara hukum.
Dengan dibukanya pemahaman mengenai alur Musrenbangdes, pentingnya transparansi informasi anggaran, dan landasan hukum partisipasi warga, masyarakat tidak lagi canggung untuk hadir dalam forum rembug RT/RW. Kesadaran baru ini mendorong lahirnya kemitraan yang harmonis antara masyarakat, BPD, dan Pemerintah Desa Troketon untuk saling mengawasi dan bergotong royong membangun desa secara berkelanjutan. Musrenbangdes pun ditegaskan sebagai wadah resmi utama yang harus terus diramaikan, dikawal, dan dimanfaatkan oleh seluruh warga Troketon demi pembangunan desa yang tepat sasaran dan berkelanjutan.
