SEMARANG — Provinsi Jawa Tengah sukses mencatatkan rekor luar biasa di tingkat nasional dalam percepatan pembangunan dan operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ( KDKMP ). Kendati demikian, pencapaian angka kuantitatif yang ditargetkan ini dinilai belum cukup jika tidak diimbangi dengan ketelitian tata kelola di lapangan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD Jawa Tengah ) mengingatkan pemerintah daerah agar tidak sekedar terjebak pada euforia kejar target jumlah, melainkan wajib menitik beratkan perhatian pada aspek kualitas pengelolaan dan dampak riilnya bagi kesejahteraan masyarakat desa.
Pernyataan bernada mengingatkan ini disampaikan langsung oleh Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah , Mohammad Saleh. Politisi yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Jawa Tengah tersebut meminta agar strategi program yang diinisiasi oleh pemerintah pusat ini dikawal secara ketat agar tidak berakhir sebagai proyek seremonial tanpa kelanjutan ekonomi yang jelas.
“Pengembangan Koperasi Merah Putih di Jawa Tengah juga harus menjaga kualitas pengelolaan dan dampaknya terhadap kesejahteraan,” tegas Mohammad Saleh saat memberikan keterangan resmi di Semarang pada Senin (8/7/2026).
Antara Rekor Nasional dan Realitas Tata Kelola di Lapangan
Berdasarkan data perkembangan terkini hingga pertengahan Mei 2026, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencatat sebanyak 6.271 unit Koperasi Merah Putih telah resmi beroperasi di berbagai penjuru wilayah. Jumlah ini setara dengan 73 dari keseluruhan total target yang telah ditetapkan untuk wilayah Jawa Tengah.
Dari total unit yang telah aktif tersebut, sebanyak 2.769 unit koperasi bahkan telah merampungkan pembangunan gedung fisik sebagai kantor operasional utama. Catatan yang mengesankan ini menempatkan Jawa Tengah di peringkat pertama nasional sebagai provinsi dengan jumlah gedung infrastruktur dan operasional KDKMP tertinggi di Indonesia.
Sinergi sipil-militer yang melibatkan jajaran Kodam IV/Diponegoro terbukti menjadi motor penggerak utama di balik masifnya pembangunan fisik ini. Dari total 1.061 unit KDKMP yang diresmikan secara serentak oleh Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini, Jawa Tengah memberikan porsi terbesar yaitu sebanyak 531 titik, sementara Jawa Timur berada di urutan kedua dengan 530 titik.
Meskipun menyambut baik pencapaian luar biasa tersebut, Mohammad Saleh menilai tantangan sesungguhnya baru akan dimulai setelah gedung-gedung tersebut berdiri kokoh. Kesiapan sumber daya manusia (SDM) lokal dan ketahanan menjadi manajemen yang menentukan apakah investasi besar-besaran ini akan menghasilkan hasil.
“Ini menunjukkan antusiasme masyarakat dan pemerintah desa dalam mengembangkan koperasi cukup tinggi. Tinggal bagaimana koperasi ini benar-benar produktif dan memberi manfaat ekonomi,” lanjut Saleh menganalisis dinamika di tingkat akar rumput.
Menghidupkan Potensi Desa: Koperasi sebagai Penyerap Produk Lokal
Salah satu poin penting yang digarisbawahi oleh legislator asal Jawa Tengah ini adalah peran krusial koperasi sebagai agregator sekaligus jembatan pasar bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah ( UMKM ) di desa. KDKMP dilarang keras hanya menjadi lembaga keuangan pasif yang menyalurkan pinjaman tanpa menggerakkan sektor riil.
Sebaliknya, pengurus koperasi harus kreatif dalam mengidentifikasi dan menyerap komoditas unggulan daerah masing-masing. Karakteristik geografis Jawa Tengah yang sangat bervariasi—mulai dari wilayah pesisir, dataran rendah pertanian, hingga kawasan pegunungan—menyimpan potensi ekonomi lokal yang melimpah dan unik.
“Koperasi Merah Putih harus menjadi wadah bagi produk-produk unggulan desa agar bisa berkembang dan memiliki nilai ekonomi yang lebih besar,” ujar Saleh memaparkan konsep ideal operasionalisasi koperasi.
Ia mencontohkan, wilayah dengan basis pertanian yang kuat dapat mengoptimalkan koperasi untuk menyerap hasil panen padi, jagung, atau hortikultura secara langsung dari petani tanpa melalui rantai tengkulak yang merugikan. Begitu pula dengan desa yang memiliki sentra kerajinan tangan, peternakan, perikanan, hingga produk makanan makanan skala rumahan. Melalui KDKMP, seluruh produk tersebut dapat dikemas secara profesional dan dipasarkan ke jaringan yang lebih luas.
Mendesak Pendampingan Manajemen dan Penguatan SDM
Untuk mewujudkan ekosistem koperasi yang mandiri dan berdaya saing tinggi, Mohammad Saleh mendesak Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah beserta jajaran pemerintah kabupaten/kota untuk tidak lepas tangan setelah meresmikan bangunan fisik. Pemerintah daerah wajib menyusun program pendampingan yang intensif dan berkelanjutan.
Tiga aspek mendasar yang memerlukan intervensi mendesak adalah pembenahan tata kelola administrasi (manajemen usaha), strategi pemasaran digital modern, serta peningkatan kapasitas literasi keuangan bagi pengelola di tingkat desa. Tanpa adanya pendampingan berkala, koperasi rentan mengalami kegagalan operasional akibat tata buku yang buruk atau konflik internal keorganisasian.
“Setiap desa di Jawa Tengah memiliki potensi yang berbeda-beda, mulai dari sektor pertanian, perikanan, peternakan, kerajinan tangan, hingga produk olahan UMKM yang dapat dikembangkan melalui koperasi. Oleh karena itu, pengelolaan Koperasi Merah Putih disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan desa masing-masing agar manfaatnya dirasakan masyarakat,” jelas Saleh secara terperinci.
Ia menambahkan bahwa di tengah dinamika ekonomi global yang kian kompetitif, modernisasi sistem internal koperasi mutlak diperlukan. Koperasi tidak boleh lagi dikelola secara tradisional dan seadanya. Penerapan digitalisasi dalam sistem inventaris barang, transaksi keuangan, serta pelayanan anggota akan menjadi kunci utama agar KDKMP mampu bersanding dengan ritel modern.
Dengan pengawasan yang konsisten dari legislatif, pembinaan taktis dari pemerintah daerah, serta komitmen yang kuat dari pengurus di desa, Koperasi Merah Putih di Jawa Tengah diharapkan mampu bertransformasi menjadi pilar utama jaminan kesejahteraan ekonomi nasional yang kokoh, transparan, dan berkelanjutan dari pinggiran negeri.
