Semarang – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Semarang menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya salah seorang calon Manajer Koperasi Desa Merah Putih dalam rangkaian pelatihan. Peristiwa tersebut tidak hanya menimbulkan luka bagi keluarga korban, tetapi juga memunculkan pertanyaan serius mengenai konsep penyelenggaraan pelatihan yang menggunakan anggaran negara.
HMI Cabang Semarang menilai pemerintah harus mengevaluasi secara menyeluruh desain pelatihan tersebut, termasuk apabila benar terdapat pendekatan yang bercorak semi-militer atau melibatkan pola kedisiplinan ala militer yang tidak memiliki hubungan langsung dengan kompetensi pengelolaan koperasi.
Menurut Andika, penguatan kapasitas calon pengelola koperasi semestinya berfokus pada tata kelola kelembagaan, manajemen usaha, akuntansi, digitalisasi, pelayanan masyarakat, kepemimpinan, dan pemberdayaan ekonomi desa. Pendekatan yang mengedepankan latihan fisik atau pola pembinaan bergaya militer patut dipertanyakan urgensi, efektivitas, serta dasar kebijakannya apabila tidak relevan dengan tujuan pelatihan.
“Koperasi merupakan instrumen ekonomi kerakyatan, bukan institusi pertahanan. Karena itu, pendekatan pelatihannya harus berbasis kompetensi profesional, bukan mengadopsi metode yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan pengelolaan koperasi,” tegas Andika (Ketua Bidang PTKP HMI Cabang semarang).
Selain itu, HMI menyoroti penggunaan anggaran negara dalam pelaksanaan program tersebut. Setiap rupiah yang berasal dari uang rakyat harus dipastikan digunakan secara efektif, efisien, dan benar-benar menghasilkan peningkatan kapasitas peserta. Jangan sampai anggaran besar justru dihabiskan untuk kegiatan yang tidak memiliki korelasi nyata dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Atas dasar itu, HMI Cabang Semarang mendesak pemerintah melakukan evaluasi total terhadap konsep, pelaksanaan, dan penggunaan anggaran program pelatihan Koperasi Desa Merah Putih.
HMI Cabang Semarang menyampaikan tuntutan sebagai berikut:
Mendesak investigasi yang transparan dan independen atas meninggalnya peserta pelatihan.
Mengevaluasi secara menyeluruh konsep pelatihan Koperasi Desa Merah Putih, termasuk menilai apakah metode yang digunakan benar-benar relevan dengan kebutuhan pengelolaan koperasi.
Menghentikan penggunaan pendekatan semi-militer dalam pelatihan sipil apabila tidak memiliki dasar kebutuhan yang jelas dan tidak terbukti meningkatkan kompetensi peserta.
Membuka secara transparan penggunaan anggaran program kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas.
Mengutamakan keselamatan, kesehatan, dan kualitas pembelajaran sebagai standar utama dalam setiap program pelatihan pemerintah.
“Tragedi ini harus menjadi titik balik. Program pemberdayaan ekonomi rakyat tidak boleh kehilangan substansinya karena pendekatan yang tidak relevan. Negara harus memastikan bahwa setiap kebijakan dibangun atas dasar kebutuhan masyarakat, bukan sekadar simbolisme atau pendekatan yang tidak berkaitan dengan tujuan program.” Tutup andika.
