Infojatengupdate.com – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) membawa kabar melegakan bagi dunia pendidikan nasional. Pemerintah secara resmi menegaskan komitmennya untuk tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara massal terhadap 237.196 guru non-ASN yang telah terdata dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Melalui kebijakan terbaru, para guru tersebut dipastikan tetap aktif mengajar setidaknya hingga 31 Desember 2026.
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, menyatakan bahwa peran guru non-ASN masih sangat krusial. Saat ini, pemerintah tengah berada dalam proses penataan formasi kebutuhan guru nasional, dan tenaga pendidik non-ASN menjadi bagian integral dari penyediaan kebutuhan tersebut.
“Ibu Menpan (Menteri PAN-RB) menyampaikan tidak akan ada PHK massal karena pemerintah sedang menyediakan kebutuhan guru ke depan seperti apa,” ujar Nunuk dalam kegiatan Taklimat Media di Jakarta, Senin (11/5).
Pemetaan Formasi dan Redistribusi Nasional
Kemendikdasmen tidak hanya sekadar mempertahankan status kerja para guru, tetapi juga tengah melakukan langkah-langkah strategis bersama Kementerian dan Lembaga (K/L) terkait. Fokus utamanya adalah pemetaan kebutuhan guru secara nasional untuk mengisi kekosongan di berbagai wilayah.
Redistribusi ini direncanakan akan melibatkan guru non-ASN yang sudah terdata, sehingga pendistribusian tenaga pendidik menjadi lebih merata dan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing.
Mekanisme Seleksi yang Berkeadilan
Bagi ratusan ribu guru non-ASN yang terdata dalam Dapodik per 31 Desember 2024, pemerintah tengah menyiapkan mekanisme seleksi khusus. Nunuk menekankan bahwa proses seleksi ini akan dirancang dengan prinsip keadilan, terutama memberikan keberpihakan kepada para guru yang telah lama mengabdi di sekolah negeri.
“Sekarang ini Ibu Menteri PAN-RB juga menyampaikan akan ada seleksi. Jumlahnya berapa dan seperti apa prosesnya, itu sedang kami rumuskan bersama,” tambahnya.
Solusi Atas Polemik UU ASN
Polemik mengenai nasib guru honorer muncul menyusul pengesahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Aturan tersebut mewajibkan pengorganisasian tenaga non-ASN selesai pada bulan Desember 2024, yang secara implisit mewajibkan instansi pemerintah untuk tidak lagi memiliki pegawai non-ASN setelah melewati jangka waktu tersebut.
Untuk menjembatani transisi ini dan menghindari kekurangan tenaga pengajar yang masif, Kemendikdasmen menerbitkan Surat Edaran (SE) Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 . SE ini menjadi payung hukum bagi pemerintah daerah untuk tetap memperpanjang masa pemaksaan guru honorer di sekolah negeri hingga akhir tahun 2026, sambil menunggu proses seleksi dan penyelesaian formasi selesai dilakukan.
Dengan adanya kepastian ini, diharapkan stabilitas kegiatan belajar mengajar di sekolah negeri tetap terjaga, sementara para guru non-ASN dapat terus mengabdi dengan
