infojatengupdate.com, Semarang – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) resmi menghapus tunggakan pajak kendaraan bermotor. Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi, menyebut total piutang pajak kendaraan bermotor mencapai Rp 2,8 triliun.
Luthfi menjelaskan, kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) No. 31 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Piutang Daerah.
“Saya bersama bupati, wali kota, dan jajaran sudah melakukan rapat soal pajak kendaraan bermotor di Jateng. Piutang pajak kendaraan di Jateng hampir mencapai Rp 2,8 triliun,” ujarnya di Kantor Gubernur Jateng, Senin (24/3/2025).
Dalam rapat bersama Ditlantas Polda Jateng, Bapenda Jateng, dan Jasa Raharja, diputuskan penghapusan pokok pajak dan dendanya diberlakukan mulai 8 April hingga 30 Juni 2025.
“Kami beri kesempatan kepada masyarakat untuk membayar pajak berjalan tahun 2025. Bila itu dibayar, maka tunggakan pajaknya akan kami hapus. Ini bentuk keringanan untuk masyarakat, tapi hanya berlaku dalam batas waktu tersebut,” tambahnya.
Baca Juga : Tol dan Rest Area di Jateng Siap Sambut Pemudik Lebaran 2025.
Kepala Bapenda Jateng, Nadi Santoso, menjelaskan bahwa wajib pajak hanya perlu membayar pajak tahun berjalan untuk mendapatkan penghapusan tunggakan.
“Tidak ada mekanisme khusus, cukup bayar pajak tahun ini saja. Misalnya ada tunggakan 5 tahun, cukup bayar 1 tahun, sisanya dihapus. Ini berlaku untuk semua tunggakan,” jelas Nadi.
Dari total 12 juta kendaraan di Jawa Tengah, sekitar 5 juta di antaranya menunggak pajak. Jika seluruh pajak dibayar, potensi penerimaan mencapai Rp 4,3 triliun.
“Kami terus melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat. Program ini juga bagian dari relaksasi pajak,” tambahnya.
Kasubdit Regident Ditlantas Polda Jateng, AKBP Prianggo Malau, mengingatkan bahwa pemilik kendaraan juga tetap wajib melakukan balik nama jika kepemilikan telah berganti.
“Jika masih atas nama pemilik lama, harus dilakukan balik nama agar identitas kendaraan sesuai data terbaru,” jelasnya.
