SEMARANG – Di saat Pemerintah Kota Semarang merayakan penurunan drastis titik banjir hingga menyisakan 3 persen wilayah, bagi warga di kawasan Semarang Timur, angka kecil tersebut tetaplah ancaman besar yang tak kunjung usai. Kawasan Kaligawe dan Genuk hingga kini masih menjadi benteng pertahanan terakhir yang paling sulit ditembus oleh program normalisasi dan sistem pompa pemerintah.
Berdasarkan data terbaru dari Pemerintah Kota Semarang, kawasan rawan banjir kini tersisa sekitar 1,1 kilometer persegi. Namun, konsentrasi sisa luasan ini berada di titik-titik vital ekonomi dan permukiman padat yang memiliki tantangan geografis luar biasa.
“Bagi Kami, 3 Persen Adalah Segalanya”
Bagi warga seperti Slamet, warga Gebang Anom, angka persentase pemerintah terasa tidak relevan saat air setinggi lutut masih masuk ke dalam rumahnya setiap kali hujan deras melanda lebih dari dua jam.
“Mungkin di pusat kota sudah kering, tapi bagi kami yang tinggal di ‘sisa 3 persen’ ini, banjir tetaplah banjir. Kami merasa seperti wilayah yang tertinggal dalam peta kemajuan,” ujar Slamet di kutip dari Trubun Jateng.
Sentimen Slamet mewakili ribuan kepala keluarga di wilayah Genuk yang merasa klaim keberhasilan pemerintah belum sepenuhnya menyentuh lantai rumah mereka.
Tantangan Geografis: Tanah yang Terus Merosot
Mengapa wilayah sisa 3 persen ini begitu sulit ditangani? Para ahli hidrologi menyebutkan bahwa kawasan Semarang Timur, khususnya Kaligawe dan Genuk, mengalami fenomena land subsidence atau penurunan muka tanah yang paling parah di Semarang, mencapai 10-12 cm per tahun.
Kondisi ini membuat wilayah tersebut kini berada di bawah permukaan laut. Secara teknis, wilayah ini kini berfungsi seperti ‘mangkok’ yang tidak bisa mengalirkan air secara alami (gravitasi), sehingga sepenuhnya bergantung pada keandalan mesin pompa untuk membuang air ke laut.
Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu (Mbak Ita), menegaskan bahwa penuntasan sisa 3 persen ini memang membutuhkan “senjata berat”. Fokus utama pemerintah saat ini adalah sinkronisasi dengan proyek Tol Tanggul Laut Semarang-Demak (Seksi 1).
“Kami menyadari beban warga di Semarang Timur. Penanganan di sana tidak bisa hanya dengan pompa kecil atau pembersihan saluran lokal. Kami sangat bergantung pada selesainya tanggul laut nasional yang akan berfungsi sebagai bendungan raksasa untuk menghalau rob sekaligus menampung air dari darat,” jelas Mbak Ita.
Menunggu Keadilan Ekologi
Kini, warga di titik-titik sisa tersebut hanya bisa menanti dengan cemas setiap kali langit Semarang mulai mendung. Target Pemkot Semarang untuk mencapai zero flood di akhir 2026 menjadi taruhan besar.
Bagi mereka, keadilan pembangunan baru akan terasa nyata bukan saat angka statistik mencapai 0 persen, melainkan saat mereka bisa tidur nyenyak tanpa harus menyiapkan papan kayu untuk mengganjal perabotan rumah saat awan hitam menggantung di atas Kota Atlas.
