JAKARTA – Pemerintah Indonesia menetapkan target ambisius untuk menuntaskan kemiskinan ekstrem hingga menyentuh angka 0 persen pada akhir tahun 2026. Strategi ini akan ditopang oleh penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), optimalisasi perlindungan sosial, serta penggunaan data tunggal yang lebih presisi.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, mengungkapkan hal tersebut usai melakukan pertemuan strategis dengan Presiden pada Selasa (12/5/2026). Muhaimin menegaskan bahwa Presiden menaruh perhatian besar pada pemberdayaan ekonomi rakyat sebagai motor penggerak pengentasan kemiskinan.
Injeksi Anggaran dan Fasilitas untuk UMKM
Salah satu poin utama dalam arahan Presiden adalah pemanfaatan aset-aset negara yang tidak terpakai (idle) milik BUMN maupun kementerian dan lembaga. Aset tersebut nantinya akan dialihfungsikan menjadi pusat pemasaran, ruang pameran (display), hingga lokasi festival bagi pelaku UMKM dan ekonomi kreatif.
Guna mendukung langkah tersebut, Menko Muhaimin telah mengajukan tambahan anggaran khusus. “Tahun ini akan ditambahi anggaran khusus untuk seluruh kegiatan UMKM dan ekonomi kreatif, saya mengajukan tidak kurang dari 1 triliun (Rupiah) dan insyaallah akan terus ditambah,” ujarnya dalam tayangan kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Selain dukungan infrastruktur dan anggaran, pemerintah juga berkomitmen mempermudah akses pembiayaan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang lebih terjangkau bagi para pelaku usaha kecil.
Perlindungan Sosial Berbasis Data Tunggal
Di sisi lain, pemerintah terus memperkuat jaring pengaman sosial dengan alokasi anggaran perlindungan sosial (perlinsos) dalam APBN yang mencapai Rp508,2 triliun. Anggaran fantastis ini mencakup berbagai program strategis seperti Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Keluarga Harapan (PKH), dan bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Presiden menekankan bahwa efektivitas anggaran ini sangat bergantung pada ketepatan sasaran. Oleh karena itu, seluruh penyaluran bantuan kini diwajibkan menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi.
“Seluruh kementerian dan lembaga supaya konsisten berpijak pada data tunggal sosial ekonomi dalam menyalurkan seluruh program-program pemerintah,” tegas Muhaimin.
Fokus 88 Kabupaten/Kota Prioritas
Pemerintah kini memusatkan konsentrasi pengentasan kemiskinan pada 88 kabupaten/kota yang dinilai memiliki tingkat kerentanan tertinggi. Wilayah-wilayah prioritas ini diharapkan menjadi lokomotif pencapaian target penurunan kemiskinan secara nasional.
Berdasarkan tren data yang dipaparkan, angka kemiskinan umum di Indonesia menunjukkan grafik penurunan yang konsisten:
- 2024: 8,57%
- 2025: 8,25%
- 2026 (Target): 7,36%
- 2029 (Target Jangka Panjang): 5%
Sementara itu, untuk kemiskinan ekstrem, pemerintah optimistis dapat menekan angka dari 0,78% di tahun 2025 menjadi maksimal 0,38% di pertengahan 2026, hingga tuntas mencapai 0% di akhir tahun 2026.
Muhaimin menambahkan bahwa rincian kebijakan teknis lebih lanjut sedang didiskusikan secara intensif lintas kementerian dan akan segera diumumkan langsung oleh Presiden dalam waktu dekat.
